Disusun Oleh: 1. Dewi Purwanti 2. Dwi Najati 3. Fajri Sugara 4. Ibdha Zaki R 5. Sinta Tri k 6. Tomi Dwi P
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Daftar Isi
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Permasalahan
C. Tujuan Penulisan
BAB II. PEMBAHASAN
A. Pengertian Pembangunan
Ekonomi
B. Kesehatan ditinjau dari
ilmu ekonomi
C. Pengaruh Pembangunan Ekonomi
terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
D. Pengertian Pembangunan
Kesehatan
E. Arah Pembangunan
Kesehatan
F. Tujuan Pembangunan
Kesehatan
G. Kebijakan Pembangunan
Kesehatan
BAB III. PENUTUP
Kesimpulan
Saran
DAFTAR PUSTAKA
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan
pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan
disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Robert
W. Fogel mengatakan bahwa antara sepertiga dari
pertumbuhan ekonomi Inggris dalam 200 tahun terakhir dipengaruhi oleh
peningkatan konsumsi makanan populasinya. Eksistensi dampak dari kesehatan pada
pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang mirip juga telah diverifikasi dalam periode
waktu dan negara yang berbeda, Pembangunan ekonomi sangan erat dengan masalah kesehatan karena pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan lancar
bila manusianya tidak sehat dan sakit-sakitan. Undang-undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dikatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental,spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup
produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam istilah instrumental, kesehatan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi dalam sejumlah cara. Sebagai contoh, kesehatan akan
mereduksi kerugian produksi karena penyakit pada pekerja, dan meningkatkan
produktivitas orang dewasa sebagai hasil dari perbaikan nutrisi, juga
mengurangi tingkat ketidakhadiran dan meningkatkan kemampuan belajar pada
sekolah anak-anak. Kesehatan juga memungkinkan penggunaan sumber daya alam yang
tidak dapat digunakan keseluruhan atau sebagian jika sakit. Kemudian juga,
memungkinkan penggunaan alokasi anggaran keuangan kesehatan untuk hal lain jika
tidak terjadi kesakitan.Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh pembangunan ekonomi
terhadap derajat kesehatan masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan
masyarakat di Indonesia serta kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan
ditempuh pada masa yang akan datang.
B. PERMASALAHAN
Dari penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan pada makalah ini adalah:
1. Pengertian pembangunan ekonomi dan
pembangunan kesehatan.?
2. Tinjauan Masalah kesehatan dari segi
ekonomi kesehatan.?
3. Dampak pembangunan ekonomi terhadap
derajat kesehatan masyarakat ?
4. Arah dan strategi pembangunan kesehatan ?
C.
TUJUAN PENULISAN
Tujuan penilisan makalah ini adalah :
1. Mengetahui Pengertian pembangunan ekonomi dan pembangunan
kesehatan
2. Mengetahui dampak pembangunan ekonomi terhadap
Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Mengetahui Arah dan strategi pembangunan kesehatan
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pembangunan Ekonomi
Pembangunan adalah proses
pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan
nasional, adapaun tujuan nasional Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke
empat, yakni: ”Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial”.
Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas
manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan,
berdasarkan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan
pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya
pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur
ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan
ekonomi (economic growth); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi,
dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan
ekonomi.
Sejak pertengahan tahun 1997 Indonesia dilanda krisis
moneter dan berkembang menjadi krisis ekonomi serta berbagai krisis lainnya
yang berpengaruh pada multi kehidupan salah satunya adalah kesehatan. Dampak
dari krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut, penyebabnya adalah karena
terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Tidak kurang sekitar 49,5 juta
jiwa atau sekitar 24,2 % dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada saat ini
hidup di bawah garis kemiskinan. Berikut ini disampaikan uraian tentang pengaruh
krisis moneter atau krisis ekonomi tersebut terhadap derajat kesehatan
masyarakat dan kinerja pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia serta
kemungkinan penyesuaian kebijakan yang akan ditempuh pada masa yang akan
datang. Uraian tentang pengaruh krisis moneter atau krisis ekonomi terhadap
derajat kesehatan masyarakat lebih diutamakan pada status gizi serta perilaku
kesehatan masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruh krisis moneter atau
krisis ekonomi terhadap kinerja pelayanan kesehatan masyarakat lebih dititik
beratkan pada kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Bidan di Desa
serta terhadap kinerja Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
B.
Kesehatan ditinjau dari ilmu
ekonomi kesehatan
Masalah kesehatan dapat ditinjau dari segi ilmu ekonomi kesehatan. Karena
sumber daya jumlahnya terbatas, sedangkan manusia mempunyai bermacam-macam
keperluan maka terjadi persaingan untuk memperoleh sumber daya yang dapat
dialokasikan untuk keperluan kesehatan. Masalah pengalokasian sumber daya ke
dalam maupun di dalam bidang kesehatan inilah yang dipelajari ekonomi
kesehatan.
Oscar Gish (1977:8) dalam Conyers (1991:64)
mengatakan bahwa persoalan penerapan kriteria ekonomi dan keuangan pada sektor
kesehatan benar-benar sukar karena hakekat pelayanan yang perlu disediakan,
yaitu menyangkut masalah hidup atau mati manusia. Konsekuensinya, setiap usaha
untuk memotong pembiayaan kesehatan akan menghadapi tantangan yang tidak kecil
dari banyak pihak. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan,mengatur,
menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan akan dilakukan pemerintah secara
terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan melalui pencegahan penyakit
(preventive), peningkatan kesehatan (promotive), pengobatan penyakit
(curative), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative). Pemerintah juga
memberikan hak yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan
dan kebebasan untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan. Pelayanan kesehatan sebagai alat penyembuhan (curative) penekanannya pada
perawatan manusia yang sedang sakit dengan tujuan untuk menghindarkannya dari
kematian dan mengurangi penderitaannya. Penekanan semacam ini telah
direfleksikan dalam bentuk fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, yang secara
fundamental merupakan tempat di mana orang memerlukan perawatan serta terlihat
juga dari cara latihan bagi tenaga-tenaga perawat kesehatan dan sikap masyarakat
pada umumnya. Penekanan ini juga terlihat dari besarnya pengeluaran pemerintah
bagi pelayanan kesehatan. (Conyers, 1991:65-66). Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan akibat dari dampak
globalisasi ternyata tidak dapat diterapkan secara optimal pada negara
berkembang dan menyebabkan negara tersebut menderita akibat jeratan hutang luar
negeri yang membesar. Pertumbuhan ekonomi justru tidak mampu mewujudkan
kesejahteraan sosial. Oleh karenanya diperlukan revisi agenda pembangunan, yakni
pembangunan sosial yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan.
Dalam bahasa
Inggris kata ”Health” mempunyai dua pengertian dalam bahasa Indonesia, yaitu
”sehat” atau ”kesehatan”. Sehat menjelaskan kondisi keadaan dari subyek,
misalnya anak sehat, orang sehat, ibu sehat dan sebagainya. Sedangkan kesehatan
menjelaskan tentang sifat dari subyek, misalkan kesehatan manusia, kesehatan
masyarakat, kesehatan individu dan sebagainya. Sehat dalam pengertian kondisi
mempunyai batasan yang berbeda-beda. Secara awam sehat diartikan keadaan
seseorang yang dalam kondisi tidak sakit, tidak ada keluhan, dapat menjalankan
kegiatan sehari-hari, dan sebagainya.
Masalah kesehatan penduduk meningkat sejalan dengan
meningkatnya usia. Orang usia lanjut biasanya menderita penyakit degeneratif
dan penyakit kronis. Mereka mempunyai angka morbiditas tertinggi sehingga
tuntutan akan pelayanan kesehatan meningkat pula. Mereka semakin sulit mandiri
dan semakin tergantung pada orang lain. Berbagai gangguan kesehatan tidak
teratasi karena faktor sosial, seperti ketidaktahuan dan faktor ekonomi. Faktor
sosial yang terkait dengan usia lanjut ialah ageism, suatu sistem diskriminasi
yang mengandung stereotip yang menggambarkan orang usia lanjut sebagai orang
yang sakit, miskin dan kesepian. Faktor sosial yang diduga merupakan penyebab
utama masalah kematian ialah kemiskinan yang gawat, dan kelangkaan akses ke
pelayanan kesehatan dasar.
Conyers
(1991:64) mengatakan bahwa bidang kesehatan memiliki masalah yang dapat
menaikkan pembiayaan pelayanan kesehatan baik dengan latar belakang sosial
maupun ekonomi. Sudut pandang sosial, suatu kenaikan biaya di bidang kesehatan
seharusnya bisa membantu meringankan penderitaan manusia karena penyakit dan
dalam beberapa hal dapat juga menyelamatkan nyawa; sedangkan sudut pandang
ekonomi, masih memperdebatkan bahwa kemajuan kesehatan akan menaikkan
produktifitas tenaga kerja.
Margaret
Stacey (1977) dalam Santoso (2010) mengidentifikasi tiga dimensi konsep
kesehatan yaitu 1) Kesehatan yang bertumpu pada konsep kesehatan individu atau
kesehatan masyarakat; 2) Konsep kesehatan yang bertumpu pada kebugaran atau
kesejahteraan; 3) Kesehatan yang bertumpu pada konsep promotif dan preventif.
Ketiga konsep
tersebut dikembangkan di Indonesia, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa Pembangunan
kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomi. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu
didukung oleh tersedianya berbagai macam fasilitas kesehatan yang memadai,
seperti sarana fasilitas kesehatan yang representatif, dan murah yang aksesnya
mudah dicapai sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat yang sehat
tentunya akan dapat melakukan aktifitas dengan kondisi yang prima sehingga
produktifitasnya pun dapat terjaga. Peningkatan biaya yang besar bagi intervensi kesehatan esensial akan
menyebabkan penurunan secara bermakna beban penyakit di negara-negara
berkembang. Perkiraan terbaik dari pengaruh pelayanan kesehatan adalah
menurunnya angka kematian total di negara-negara berkembang akibat penyakit
infeksi menular dan kesehatan ibu yang rendah sekitar 8 juta per tahun pada
tahun 2015, yang hal ini berasosiasi dengan penurunan sekitar 330 juta dalys.
Perkiraan penurunan angka kematian ini dapat dilihat pada tabel berikut.
Angka
Kematian Dibawah Usia 60 Tahun, Dibandingkan Ada Tidaknya Intervensi, Tahun
1998–2020
|
1998
|
2010
|
2020
|
|||
|
Tahun Dasar
|
Tanpa Intervensi
|
Dengan Intervensi
|
Tanpa Intervensi
|
Dengan Intervensi
|
|
|
Grup 1
|
13,956,996
|
13,255,530
|
5,155,625
|
12,671,000
|
4,593,479
|
|
Infeksi dan kurang gizi
|
9,073,059
|
8,903,935
|
2,849,259
|
8,763,000
|
2,804,160
|
|
Gangguan Kesehatan Ibu
|
491,185
|
360,720
|
203,645
|
252,000
|
87,400
|
|
Infeksi Saluran Nafas
|
2,101,802
|
2,175,873
|
718,038
|
2,080,000
|
686,400
|
|
Gangguan
Kesehatan Perinatal
|
2,101,802
|
1,815,001
|
1,384,682
|
1,576,000
|
1,015,519
|
Sumber: WHO-SEAR, 2002
Jika terjadi
peningkatan status kesehatan yaitu meningkatnya angka harapan hidup di
negara-negara berpendapatan rendah sebesar 0.5 tahun selama 19 tahun,
katakanlah dari 59 tahun menjadi 68 tahun, maka pengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi dapat mencapai sekitar 0.5% per tahun.
C.
Pengaruh Pembangunan Ekonomi terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat
Laporan Komisi, menganalisis
berbagai hubungan keterkaitan antara kesehatan dengan pembangunan ekonomi yang
dapat diterangkan melalui berbagai mekanisme dan dapat mempengaruhi
derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan pembahasan terhadap enam
fokus area, yaitu pertama,
kesehatan dan pembangunan, kedua,
kesehatan dan kemiskinan, ketiga,memilih
intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status
Kesehatan Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam,
Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
1. Kesehatan dan Pembangunan.
Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan
adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah.
Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat,
lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama
terjadi di negara-negara sedang berkembang, dimana proporsi terbesar dari
angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh,
tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif
jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia.
Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan
akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat,
pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan
keluarga yang tidak sehat.
Pada tingkat makro, penduduk
dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah
besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan
ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan
masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain
terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan pada
awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada
permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an.
Informasi yang
paling mengagumkan adalah penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Prof. Robert Fogel, yang menyatakan
bahwa peningkatan ketersediaan jumlah kalori untuk bekerja, selama 200 tahun
yang lalu mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita
seperti terjadi di Perancis dan Inggris. Melalui peningkatan produktivitas
tenaga kerja dan pemberian kalori yang cukup, Fogel memperkirakan bahwa
perbaikan gizi memberikan kontribusi sebanyak 30% terhadap pertumbuhan
pendapatan per kapita di Inggris.
Bukti-bukti
makroekonomi menjelaskan bahwa negara-negara dengan kondisi kesehatan dan
pendidikan yang rendah, mengahadapi tantangan yang lebih berat untuk mencapai
pertumbuhan berkelanjutan jika dibandingkan dengan negara yang lebih baik
keadaan kesehatan dan pendidikannya. Pada Tabel dibawah ini ditunjukkan
tingkat pertumbuhan dari beberapa negara sedang berkembang pada periode
1965-1994. Pengelompokan negara-negara tersebut didasarkan atas tingkat pendapatan
dan angka kematian bayi (sebagai proksi dari seluruh keadaan penyakit pada
tahun 1965). Tabel tersebut menjelaskan di negara-negara dengan tingkat angka
kematian bayi yang rendah menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi
pada periode tertentu.
Tingkat
Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita, 1965-1994 ( Didasarkan atas Pendapatan dan
Angka Kematian Bayi, 1965)
|
Angka Kematian
Bayi (AKB),1965
|
AKB
< 50
|
AKB
50-100
|
AKB
100-150
|
AKB > 150
|
|
Tahun Dasar Pendapatan,
1965
GDP < US$ 750
GDP US$ 750-1500
GDP US$ 1500-3000
GDP US$ 3000-6000
GDP > US$ 6000
|
-
-
5.9
2.8
1.9
|
3.7
3.4
1.8
1.7
-0.5
|
1.0
1.1
1.1
0.3
-
|
0.1
-0.7
2.5
-
-
|
Sumber:
WHO-SEAR, 2002
Terdapat
korelasi yang kuat antara tingkat kesehatan yang baik dengan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi. Secara statistik diperkirakan bahwa setiap peningkatan 10%
dari angka harapan hidup (AHH) waktu lahir akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi minimal 0.3–0.4% pertahun, jika faktor-faktor pertumbuhan lainnya
tetap. Dengan demikian, perbedaan tingkat pertumbuhan tahunan antara
negara-negara maju yang mempunyai AHH tinggi (77 tahun) dengan negara-negara
sedang berkembang dengan AHH rendah (49 tahun) adalah sekitar 1.6%, dan
pengaruh ini akan terakumulasi terus menerus.
Peningkatan
kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah
penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat,
sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan
tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih
baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian
secara ekonomis mempunyai peluang untuk untuk memperoleh pendapatan lebih
tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk
menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan
demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya
akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Peranan kesehatan diantara
berbagai faktor pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan dalam Diagram 1 dibawah
ini. Dalam diagram tersebut dapat dilihat, pembangunan ekonomi disatu fihak,
merupakan fungsi dari kebijakan dan institusi (kebijakan ekonomi, pemerintahan
yang baik, dan penyediaan pelayanan publik), dan faktor masukan (sumber daya
manusia, teknologi, dan modal perusahaan) dilain fihak. Kesehatan mempunyai
peranan ekonomi yang sangat kuat terhadap sumber daya manusia dan modal
perusahaan melalui berbagai mekanisme seperti digambarkan.
Kesehatan yang buruk akan memberikan pengaruh buruk terhadap pertumbuhan
ekonomi, hal ini antara lain terjadi di sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan.
Beban berat yang diakibatkan oleh penyakit dan pengaruh gandanya terhadap
produktivitas, kependudukan, dan pendidikan mempunyai peranan dalam kinerja ekonomi
yang buruk dan kronis di negara-negara Afrika. Studi terbaru yang dilakukan
oleh Bloom dan Sachs, menemukan
bahwa lebih dari setengahnya dari keterbelakangan pertumbuhan di negara-negara
Afrika jika dibandingkan dengan dengan negara-negara di Asia Timur, secara
statistik dapat diterangkan oleh beban berat akibat penyakit, kependudukan, dan
geografis jika dibandingkan dengan variabel-variabel tradisional dari
ekonomimakro dan politik pemerintahan. Sebagai contoh, tingginya angka
prevalensi penyakit malaria menunjukkan hubungan yang erat dengan penurunan
pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen atau lebih setiap tahunnya.
2.
Kesehatan dan Kemiskinan
Berbagai indikator kesehatan di
negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan
negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan
kematian secara kuat berkorelasi terbalik dengan pendapatan, seperti terlihat
dalam Tabel 2 dibawah ini. Studi
lain dilakukan oleh Bank Dunia yang membagi keadaan kesehatan antara kelompok
penduduk berpenghasilan tinggi dan rendah pada negara-negara tertentu. Sebagai
contoh, tingkat kematian anak pada quantil termiskin di Bolivia dan Turki
diperkirakan empat kali lebih besar dibandingkan dengan tingkat kematian
pada quantil terkaya. Dengan demikian kebijakan yang diarahkan untuk
menanggulangi penyakit malaria dan kekurangan gizi secara langsung merupakan
implementasi dari kebijakan mengurangi kemiskinan. Komitmen global untuk
meningkatkan status kesehatan secara jelas dicantumkan dalam Tujuan Pembangunan
Milenium (Millenium Development
Goals-MDGs). Tujuan pembangunan milenium tersebut antara lain: (1)
menurunkan angka kematian anak sebesar dua pertiganya pada tahun 2015
dari keadaan tahun 1990; (2) menurunkan angka kematian ibu melahirkan sebesar
tiga perempatnya pada tahun 2015 dari keadaan 1990; dan (3) menahan peningkatan
prevalensi penyakit HIV/AIDS dan penyakit utama lainnya pada tahun 2015. Tujuan
pembangunan milenium difokuskan terhadap pengurangan kemiskinan pada umumnya
dan beberapa tujuan kesehatan pada khususnya, sehingga terdapat keterkaitan
antara upaya keseluruhan penurunan kemiskinan dengan investasi di bidang kesehatan.
TabelAngkaHarapanHidup
Dan Tingkat Kematian, Menurut Tingkat Kemajuan Pembangunan Negara (1995-2000)
|
Tingkat Pembangunan
Negara
|
Penduduk
(1999)
Juta
|
Rata-rata Pendapatan
Tahunan (US$)
|
Angka Harapan Hidup
(Tahun)
|
Angka Kematian Bayi
(Per-1000)
|
Angka Kematian Anak
Balita (Per-1000)
|
|
Sangat Terbelakang
|
643
|
296
|
51
|
100
|
159
|
|
Pendapatan Rendah
|
1777
|
538
|
59
|
80
|
120
|
|
Pendapatan Menengah-Bawah
|
2094
|
1200
|
70
|
35
|
39
|
|
Pendapatan Menengah-Atas
|
573
|
4900
|
71
|
26
|
35
|
|
Pendapatan Tinggi
|
891
|
25730
|
78
|
6
|
6
|
|
Sub-Sahara Afrika
|
642
|
500
|
51
|
92
|
151
|
Sumber: Human Development Report 2001, Table 8,
and CMH Calculation using World Development Indicators of the World Bank.
Beberapa alasan
meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: Pertama, penduduk miskin lebih rentan
terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi
serta kecukupan gizi. Kedua,
penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan
karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya
sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk
menghadapi serangan penyakit.
Konsekuensi
ekonomi jika terjadi serangan penyakit pada anggota keluarga merupakan
bencana jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka
miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam
kemiskinan, dan jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat
kesejahteraan seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan
penyakit yang tidak fatal dalam kehidupan awal akan mempunyai pengaruh yang
merugikan selama siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal
sebagai kunci dari pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya
kesehatan anak dalam pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara
langsung menurunkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi
kemampuan sekolah. Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya
pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunya kesejahteraan
psikologis.
3.
Memilih IntervensiUntukKesehatan Yang LebihBaik
Di berbagai negara khususnya di
negara-negara yang sedang berkembang, ketersediaan sumber daya untuk mengatasi
masalah kesehatan sangat terbatas, oleh karena itu pemilihan alternatif
intervensi kesehatan yang cost-effective
menjadi penting. Pada tahun 1978, melalui Deklarasi Alma Ata tujuan
kesehatan bagi semua telah disetujui oleh seluruh negara anggota.
Organisasi Kesehatan Sedunia (World Health Organization-WHO).
Beberapa kesepakatan dalam deklarasi tersebut adalah komitmen negara-negara
anggota terhadap keadilan kesehatan, lebih memfokuskan pelayanan kesehatan
pencegahan (preventive) dan
peningkatan (promotive) dibandingkan
dengan pengobatan (curative)
dan pemulihan (rehabilitative),
meningkatkan kerjasama lintas sektoral, dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sampai saat ini beberapa komitmen
tersebut belum dapat diwujudkan. Sebagian besar negara-negara berpendapatan
rendah lebih banyak mengalokasikan sumber daya untuk pelayanan kesehatan
pengobatan. Hal ini menyebabkan terjadinya inefisiensi alokasi, penggunaan
teknologi yang tidak tepat, dan inefisiensi teknis. Hanya sedikit negara yang
sukses mencapai kesehatan yang adil dan berhasil menjalin kerjasama
lintas sektor dan partisipasi masyarakat dengan baik.
4. Menilai Status Kesehatan Penduduk
Status kesehatan penduduk biasanya dinilai dengan menggunakan berbagai
indikator yang secara garis besar dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama,
berisikan indikator yang menghitung jumlah kematian yang terjadi selama periode
tertentu. Contohnya adalah angka kematian kasar (Crude Death Rate-CDR) dan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR). Kelompok
penduduk yang mempunyai angka CDR dan IMR yang rendah dikatakan mempunyai
status kesehatan yang lebih baik jika dibandingkan dengan kelompok penduduk
yang angka CDR dan IMR nya tinggi.
Kelompok
kedua, berisikan berbagai indikator yang memperlihatkan jumlah orang yang
menderita kecacatan akibat penyakit tertentu. Contohnya adalah jumlah penderita
AIDS, Tuberkulosis (TB), Polio, dan sakit mental. Sama dengan kelompok pertama, kelompok penduduk yang
mempunyai jumlah penderita AIDS atau TB lebih sedikit dikatakan lebih sehat
jika dibandingkan dengan kelompok penduduk yang jumlah penderita penyakit
tersebut lebih banyak. Kedua kelompok indicator tersebut sayangnya tidak menjelaskan
kepada kita kapan kematian atau kecacatan terjadi, bagaimana tingkat parahnya penyakit,
dan berapa lama mereka menderita.Masyarakat pempunyai nilai atau persepsi yang
berbeda tentang hal-hal tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1993 kedua
kelompok indikator tersebut digabungkan kedalam satu indikator yang disebut DALY ( Disability
Adjusted Life Years ) untuk mengukur dengan lebih baik status kesehatan
penduduk. DALY menggambarkan jumlah tahun untuk hidup sehat yang hilang sebagai
akibat dari kematian dan kecacatan. Satu DALY didefinisikan sebagai satu tahun
yang hilang untuk hidup sehat akibat dari kematian dan kecacatan. Penggunaan
DALY dapat digunakan untuk membandingkan kesehatan penduduk dari waktu ke waktu
atau membandingkan antara satu kelompok penduduk dengan kelompok penduduk lain
dengan lebih mudah dan sederhana. Kesimpulannya, DALY mengukur beban yang
ditimbulkan oleh penyakit yang diakibatkan oleh kematian dan atau kecacatan
yang harus ditanggung oleh masyarakat. Penggunaan indikator DALY dapat
dianalogikan dengan penggunaan indikator HDI
(Human Development Index) yang dikembangkan oleh UNDP yang merupakan
indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan tingkat pendapatan.
5. Peningkatan Biaya Kesehatan
Analisis
perkiraan biaya untuk meningkatkan cakupan intervensi pelayanan kesehatan yang
esensial telah dilakukan terhadap 49 kegiatan prioritas di 89 negara miskin.
Intervensi ini telah diidentifikasi sebagai kunci keberhasilan untuk menangani
keadaan kesehatan bagi penduduk miskin. Perluasan kegiatan ini didasarkan atas
tingkat cakupan yang akan dicapai pada tahun 2007 dan 2015 dengan data dasar
tahun 2002. Analisa
biaya direncanakan untuk memperkirakan tambahan biaya yang diperlukan untuk
perluasan pelayanan yang didasarkan atas kondisi saat ini. Biaya yang
diperlukan untuk memperluas kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilihat pada
Tabel berikut :
TabelPeningkatanBiayaIntervensiKesehatan
|
Total PengeluaranKesehatan
|
Biaya Inkremental
|
||||
|
2002 (Tahun dasar)
|
2007
|
2015
|
2007
|
2015
|
|
|
Semua Negara
|
106.1
(3.7%)
|
162.8
(4.5%)
|
200.3 (3.9%)
|
25
(0.7%)
|
46
(0.9%)
|
|
Asia Selatan
|
36.0
(4.9%)
|
51.4
(5.7%)
|
59.8
(4.8%)
|
7
(0.8%)
|
11
(0.9)
|
Catatan: Biaya dalam Juta US$, Angka dalam kurung adalah %
dari GNP, Berdasarkan 8 Negara Asia Selatan.
6. Menghilangkan Hambatan
Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
Sebagian besar
negara-negara berpendapatan rendah memerlukan upaya khusus untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan terutama untuk menerapkan sistem DDK dan dukungan manajemen
sangat diperlukan. Komisi menilai secara detil berbagai hambatan non-finansial
yang harus diatasi, (lihat Tabel ).Terdapat lima katagori hambatan yaitu
sebagai berikut: (1) pada tingkat keluarga dan masyarakat, (2) tingkat
pelayanan kesehatan, (3) tingkat kebijakan sektor kesehatan dan manajemen
strategik, (4) isu kebijakan publik, dan (5) karakteristik lingkungan.Tabel
Katagorisasi Hambatan
|
Tingkat
|
Hambatan
|
|
Keluarga dan Masyarakat
|
Terbatasnya permintaan untuk intervensi yang
efektif
Hambatan untuk menggunakan intervensi yang
efektif : fisik, biaya, sosial.
|
|
Pelayanan Kesehatan
|
Kurangnya dan tidak meratanya distribusi tenaga
profesional kesehatan;
Lemahnya bimbingan teknis, manajemen, dan
supervisi;
Tidak cukupnya alokasi obat dan alat kesehatan;
Terbatasnya peralatan dan infrastrutur (termasuk
laboratorium dan komunikasi) dan rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan.
|
|
Kebijakan Sektor Kesehatan dan Manajemen
Strategik
|
Lemahnya dan tersentralisasinya sistem
perencanaan dan manajemen;
Lemahnya kebijakan obat dan peralatan kesehatan;
Tidak memadainya regulasi kefarmasian dan sektor
swasta dan praktek industri;
Kurangnya kerjasama dan kemitraan dibidang
kesehatan antara pemerintah dan masyarakat sipil;
Kurangnya insentif untuk menggunakan input secara
efisien dan tanggapan terhadap kebutuhan pengguna;
Ketergantungan terhadap biaya dari donor sehingga
mengurangi fleksibilitas dan rasa memiliki, kebijakan donor bertentangan
dengan kebijakan negara.
|
|
Kebijakan Publik Antar Sektor
|
Birokrasi pemerintahan
Terbatasnya ketersediaan infrastruktur komunikasi
dan transportasi
|
|
Karakteristik Lingkungan
|
Korupsi, pemerintahan yang lemah, lemahnya hukum;
Ketidak stabilan politik dan keamanan;
Prioritas yang rendah bagi sektor sosial;
Rendahnya akuntabilitas publik;
Terbatasnya kebebasan press.
|
Keadaan iklim dan geografik sebagai peredisposisi
timbulnya penyakit;
Keadaan fisik yang menghambat palayanan kesehatan
|
D.
Pengertian Pembangunan Kesehatan
Pembangunan
kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan
tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat,
swasta maupun pemerintah. Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan
intervensi perilaku yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu
melakukan hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat, masyarakat
harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup sehat. Oleh sebab itu
promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara integral dengan berbagai
aktivitas pembangunan kesehatan sehingga menjadi arus utama pada percepatan
pencapaian MDGs dan mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta
E.
Arah Pembangunan Kesehatan
1. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral
dari pembangunan nasional
2. pelayanan
kesehatan baik oleh pemerintah maupun masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan
memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut
usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
3. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan strategi pembangunan profesionalisme,
desentralisasi dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dengan
memperhatikan berbagai tantangan yang ada saat ini.
4. Upaya
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui program
peningkatan perilaku hidup sehat, pemeliharaan lingkungan sehat, pelayanan
kesehatan dan didukung oleh sistem pengamatan, Informasi dan manajemen
yang handal.
5. Pengadaan dan
peningkatan prasarana dan sarana kesehatan terus dilanjutkan
6. Tenaga yang
mempunyai sikap nasional, etis dan profesional, juga memiliki semangat
pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara, berdisiplin, kreatif, berilmu
dan terampil, berbudi luhur dan dapat memegang teguh etika profesi.
7. Meningkatkan
mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan
paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan
pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam
kandungan sampai lanjut usia.
8. Meningkatkan dan
memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber
daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis,
termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.
9. Mengembangkan
sistem jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja bagi seluruh
tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja
yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan
pekerja.
10. Membangun
ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaann
terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana serta
mencegah timbulnya gizi buruk dan turunnya kualitas generasi muda.
11. Membangun
apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran untuk menjaga harkat
martabatnya serta memanfaatkan pengalamannya.
12. Meningkatkan
kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar,
serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
13. Meningkatkan kualitas
penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian, peningkatan
kualitas program keluarga berencana.
14. Memberantas
secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan narkotik dan obat-obatan
terlarang dengan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada produsen,
pengedar dan pemakai
F.
Tujuan Pembangunan Kesehatan
Tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang
ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh
wilayah Republik Indonesia. Adapun tujuan utama dari pembangunan kesehatan
yaitu
5. Pengembangan
keluarga sehat sejahtera
G.
Kebijakan Pembangunan Kesehatan
Untuk mencapai
tujuan pembangunan kesehatan dan melandaskan pada memperhatikan kebijakan umum
yang dikelompokkan sebagai berikut:
1.
Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor.
Untuk optimalisasi hasil pembangunan berwawasan kesehatan, kerjasama lintas
sektor merupakan hal yang utama dan karena itu perlu digalang serta dimantapkan
secara seksama. Sosialisasi masalah-masalah kesehatan pada sektor lain perlu
dilakukan secara intensif dan berkala. Kerjasama lintas sektor harus mencakup
pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta melandaskan dengan
seksama pada dasar-dasar pembangunan kesehatan.
2.
Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Swasta.
Masyarakat dan swata perlu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya
kesehatan. Dalam kaitan ini perilaku hidup masyarakat sejak usia dini perlu
ditingkatkan melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidikan kesehatan,
sehingga menjadi bagian dari norma hidup dan budaya masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Peran
masyarakat dalam pembangunan kesehatan terutama melalui penerapan konsep
pembangunan kesehatan masyarakat tetap didorong bahkan dikembangkan untuk
menjamin terpenuhinya kebutuhan serta keseimbangan upaya kesehatan.
3.
Peningkatan Kesehatan Lingkungan.
Kesehatan
lingkungan perlu diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang
sehat, yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan
dan keselamatan hidup manusia. Upaya ini perlu untuk meningkatkan mutu
lingkungan hidup dan meningkatkan kemauan dan kemampuan pemerintah dan
masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan berwawasan
kesehatan. Kesehatan
lingkungan pemukiman, tempat kerja dan tempat-tempat umum serta tempat
periwisata ditingkatkan melalui penyediaan serta pengawasan mutu air yang
memenuhi persyaratan terutama perpipaan, penerbitan tempat pembuangan sampah,
penyediaan sarana pembangunan limbah serta berbagai sarana sanitasi lingkungan
lainnya. Kualitas air, udara dan tanah ditingkatkan untuk menjamin hidup sehat
dan produktif sehingga masyarakat terhindar dari keadaan yang dapat menimbulkan
bahaya kesehatan. Untuk itu diprlukan peningkatan dan perbaikan berbagai
peraturan perundang-undangan, pendidikan lingkungan sehat sejak dini usia muda
serta pembakuan standar lingkungan.
4.
Peningkatan Upaya Kesehatanya.
Penyelenggaraan
upaya kesehatan dilakuakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melalui
upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pennyembuhan penyakit dan
pemuluhan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan
darurat atau kritis. Selanjutnya, pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan perlu terus –menerus diupayakan. Dalam rangka mempertahankan status kesehatan
masyarakat selama kritis ekonomi, upaya kesehatan diproriataskan untuk
mengatasi dampak kritis disamping tetap mempertahankan peningkatan pembangunan
kesehatan. Perhatikan khusus dalam mengatasi dapak kritis diberikan kepada
kelompok berisiko dari keluarga-keluarga miskin agar derajat kesehatan tidak
memburuk dan tetap hidup produktif. Pemerintah berttanggung jawab terhadap
biaya pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin.
Setelah
melewati krisis ekonomi, status kesehatan masyarakat diusahakan ditigkatkan
melalui pencegahan dan panganguran mordibitas, mortalitas, dan kecacatan dalam
masyarakat terutama pada bayi, anak balita, dan wanita hamil, melahirkan dan
masa nifas, melalui upaya peningkatan (promosi) hidup sehat, pencegahan dan
pemberantasan penyakit menular serta pengobatan penyakit dan rehabilitas.
Prioritas utama diberikan kepada penaggulangan penyakit menular dan wabah
yang cenderung meningkat. Perhatian yang lebih besar diberikan untuk mewujudkan
produktifitas kerja yang tinggi, melalui berbagai upaya pelayanan kesehatan
kerja termasuk perbaikan gizi dan kebugaran jasmani tenaga kerja serta upaya
kesehatan lain yang menyangkut kesehatan lingkungan kerja dan lingkungan
pemukiman terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah yang kumuh.
5.
Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
Pengenbangan
tenaga kesehatan harus menunjang seluruh upaya pembangunan kesehatan dan
diarahkan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan
ilmu dan teknologi, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta
berpegang teguh pada pengabdian bangsa dan negara dari etika profesi.
Pengembangan tenaga kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan atau
daya guna tenaga dan penyediaan jumlah serta mutu tenaga kesehatan dari
masyarakat dan pemerintah yang mampu melaksanakan pembangunan kesehatan. Dalam
parencanaan tenaga kesehatan perlu diutamakan penentu kebutuhan tenaga di
kabupaten dan kota juga keperluan tenaga berbagai negara di luar negeri dalam
rangka globalisasi. Pengembangan karier tenaga kesehatan mesyarakat dan
pemerintah perlu ditingkatkan dengan terarah dan seksama serta diserasikan secara
bertahap. Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JK PM) yakni cara pelayanan kesehatan
melelui penyebaran secara praupaya dikembangkan terus untuk menjamin
tersekenggaranya pemeliharaan kesehatan yang lebih merata dan bermutu dengan
harga yang terkendali. JKPM diselenggarakan sebagai upaya bersama antar
masyarakat, swasta dan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan
kesehatan yang terus meningkat. Tarif pelayanan kesehatan perlu disesuaikan
atas dasar nilai jasa dan barang yang diterima oleh anggota masyarakat yang
memperoleh pelayanan. Masyarakat yang tidak mampu akan dibantu melalui system
JKPM yang disubsidi oleh pemerintah. Bersamaan dengan itu dikembangkan pula
asuransi kesehatan sebagai pelengkap/pendamping JKPM. Pengembangan asuransi
kesehatan berada dibawah pembinaan pemerintah dan asosialisasi perasuransian. Secara
bertahap puskesmas dan rumahsakit milik pemewrintah akan dikelolah secara
swadana.
6.
Peningkatan Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Kebijakan dan
manajemen pembangunan kesehatan perlu makin ditingkatkan terutama melalui
peningkatan secara strategis dalam kerjasama antara sektor kesehatan dan sektor
lain yang yang terkait, dan antara berbagai program kesehatan serta antara para
pelaku dalam pembangunan kesehatan sendiri. Manajemen upaya kesehatan yang
terdiri dari perencanaan, pengerakan pelaksanaan, pengendalian, dan penilaian
diselenggarakan secara sistematik untuk menjamin upaya kesehatan yang terpaduh
dan menyeluruh. Manajemen tersebut didukung oleh sistem informasi ynag handal
guna menghasilkan pengambilan kepetusan dan dan cara kerja yang efisien. Sistem
informasi tersebut dikembangkan secara komprehensif diberbagai tingkat
administrasi kesehatan sebagai bagian dari pengembangan administrasi mder.
Organisasi Departemen Kesehatan perlu disesuaikan kembali dengan fungsi-fungsi
: regulasi, perencanaan nasional, pembinaan dan pengawasan. Desentralisasi atas dasr
prinsip otonomi ynag nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dipercepat
melalui pelimpahan tanggung jawab pengelolaaan upaya kesehatan kepada daerah
Dinas Kesehatan ditingkatkan terus kemampuan manajemennya sehingga dapat
melaksanakan secara lebih bertanggung jawab dalam perencanaan, pembiayaan dan
pelalsaan upaya kesehatan. Peningkatan kemampuan manajemen tersebut dilakukan
melalui rangkaian pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pembangunan
kesehatan yang ada. Upaya tersebut pula didukung oleh tersedianya pembiayaan
kesehatan yang memadai. Untuk itu perlu diupayakan peningkatan pendanaan
kesehatan yang baik berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional maupun
dari anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
7. Peningkatan
Ilmu Pengetahuan dan teknologi Kesehatan.
Penelitian dan
pengembangan dibidang kesehatan akan terus dikembangkan secara terarah dan
bertahap dalam rangka menunjang upaya kesehatan, utamanya untuk mendukung
perumusan kebijaksanaan, membantu memecahkan masalah kesehatan dan mengatasi
kendala dalam pelaksanaan program kesehatan. Penelitian dan pengembangan
kesehatan akan terus dikembangkan melalui jaringan kemitraan dan
didesentralisasikan sehingga menjadi bagian pentig dari pembangunan kesehatan
daerah. Pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi didorong untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,
gizi, pendayagunaan obat dan pengembangan obat asli Indonesia, pemberatasan
penyakit dan perbaikan lingkungan. Penelitian yang berkaitan dengan ekonomi
kesehatan dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pembiayaan kesehatan
dari pemerintah dan swasta. Setra meningkatkan kontribusi pemerintah dalam
pembiayaan kesehatan yang terbatas. Penelitian bidang sosial budaya dan
perilaku sehat dilakukan untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan mengurangi
masalah kesehatan masyarakat yang ada.
8.
Peningkatan Lingkungan Sosial Budaya.
Selain
berpengaruh positif, globalisasi juga menimbulkan perubahan lingkungan sosial
dan budaya masyarakat yang dapat berpengaruh negatif terhadap pembangunan
kesehatan. Untuk itu sangat diperlukan peningkatan ketahanan sosial dan budaya
masyarakat melalui peningkatan sosioekonomi masyarakat, sehingga dapat
mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dan sekaligus meminimalkan dampak
negatif dari globalisasi.
BAB III
PENUTUP
A.
KESIMPULAN
1. Pembangunan ekonomi
adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan
memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan
fundamental dalam struktur ekonomi suatu negaraPembangunan kesehatan adalah
bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya
2. Dampak
Pembangunan Ekonomi dapat mempengaruhi derajat derajat kesehatan masyarakat.
adalah pertama, kesehatan dan
pembangunan, kedua, kesehatan
dan kemiskinan, ketiga,memilih
intervensi untuk kesehatan yang lebih baik, keempat Menilai Status
Kesehatan Penduduk, kelima, Peningkatan Biaya Kesehatan dan yang keenam,
Menghilangkan Hambatan Non-Biaya Untuk Pelayanan Kesehatan
3. Adapun arah
pembangunan kesehatan antara lain Pembangunan kesehatan adalah bagian integral
dari pembangunan nasional, pelayanan kesehatan baik oleh pemerintah maupun
masyarakat harus diselengarakan secara bermutu, adil dan merata dengan
memberikan pelayanan khusus kepada penduduk miskin, anak-anak, dan para lanjut
usia yang terlantar, baik di perkotaan mapun di pedesaan
4. Tujuan
pembangunan kesehatan yaitu : meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang
ditandai penduduk yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat,
memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal di seluruh wilayah
Republik Indonesia.
5. Kebijakan pembangunan
kesehatan antara lain Penigkatan perilaku, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kemitraan Swasta.
DAFTAR PUSTAKA
-
file:///H:/makalah-ikmkelompok-2.html
