UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMAN,TENTRAM DAN DINAMIS MELALUI KST[1]

UPAYA MEWUJUDKAN MASYARAKAT AMAN,TENTRAM DAN DINAMIS MELALUI KST[1]

 

                                                      Sutarmo

 

BAB  I. PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah

                PERIODE ke-2 kepemimpinan  Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya,SH.MH,  yang bergandengan dengan Wakil Bupati Purwadi, SE,MM ,  telah menetapkan  Visi pembangunan yang sangat tepat. Yaitu “TERUS MEMBANGUN SUKOHARJO YANG LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”     Sedangkan salah satu Misi penting yang ditetapkan adalah mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis. Visi dan misi ini dipandang sangat tepat  karena  menunjukan  adanya cita-cita dan semangat   terus membangun  dengan modal dasar utama yakni  hasil-hasil pembangunan yang telah diraih sebelumnya,  sebagai Bupati periode ke-1.

               Sebagai nahkoda Sukoharjo, Bupati Wardoyo Wijaya telah menorehkan berbagai prestasi dan penghargaan baik tingkat propinsi maupun nasional. Salah satu prestasi itu adalah dikukuhkannya Sukoharjo sebagai  Kabupaten Pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang memiliki Kader Siaga Tramtib (KST)  terbanyak dan tersebar di setiap Desa/Kelurahan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, saat mengukuhkan 1503 KST di Halaman Setda Sukoharjo mengatakan, Sukoharjo merupakan kabupaten pertama yang sangat cepat dan tanggap  membentuk KST          ( HU. Suara Merdeka,30/12-2014 )

               

B.       Perumusan Masalah

          

             Masalahnya adalah  kontribusi apa yang dapat disumbangkan  KST dalam mewujudkan  masyarakat yang aman, tentram  dan dinamis ? Kendala apa saja yang dihadapi KST dalam memberikan andil mewujudkan masyarakat yang aman, tentram dan dinamis ?

C.      Tujuan dan Manfaat

              Tujuan tulisan singkat ini untuk memenuhi syarat dalam evaluasi kesesuaian kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Makalah ini  diharapkan dapat menambah  wawasan  dan  menjadi referensi  bagi KST dan stake holders  dalam membina serta   memberdayakan KST

      

                                     BAB II. PEMBAHASAN

A.      Partisipasi Masyardkat  

               Menurut UU N0. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal  255 disebutkan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mengemban tugas dan amanah  mulia itu, disadari bahwa dengan berbagai keterbatasan SDM Satpol PP maka pemerintah kabupaten tidak akan dapat mencapai hasil yang optimal tanpa melibatkan partisipasi masyarakat.

              KST merupakan  bentuk partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul di lingkungan desa/kelurahan. Jadi, KST sebagai  salah satu bentuk partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di lingkungannya.

              Tugas KST  adalah memonitor, mengawasi dan  melaporkan kegiatan  pembangunan dan kejadian yang muncul di tengah masyarakat yang terkait dengan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Terhadap permasalahan yang muncul KST melakukan deteksi dini, cegah dini, dan lapor cepat secara berjenjang ( hierarki). Diharapkan, bila terjadi permasalahan dapat ditangani  di tingkat desa/kelurahan. Apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat desa/kelurahan akan difasilitasi penanganannya di tingkat kecamatan dan kabupaten.   

              Dalam buku Panduan KST ( Satpol PP Sukoharjo,2014) disebutkan  3 (tiga ) Fungsi KST yang utama adalah sebagai motivator,dinamisator, dan pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Dalam fungsinya sebagai motivator maka KST berkewajiban untuk memotivasi lingkungan masyarakat agar tertib sesuai dengan perda maupun keputusan kepala daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif, aman tentram dan dinamis di masyarkat.

             Selanjutnya KST juga berfungsi sebagai dinamisator yang berarti menggerakan dan mengerahkan baik perorangan, keluarga, masyarakat agar secara bersama-sama  mengatasi permasalahan gangungan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelanggaran perda secara terencana, terarah, konsisten dan berkesinaembungan.

         Selain KST berfungsi sebagai motivator dan dinamisator di atas, KST juga berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara sukarela dan profesional di bidang pengabdiannya.

          Di tengah masyarakat banyak muncul  permasalahan gangguan ketentraman dan ketertiban  seperti gangguan alam meliputi banjir, angin topan/puting beliung, tanah longsor dan  sebagainya. Juga gangguan manusia seperti kasus bunuh diri, KDRT, sengketa  tanah dan sebagainya. Jenis gangguan lainnya  yaitu gangguan sosial ekonomi dan budaya seperti Pedagang Kaki Lima ( PKL ) Pengemis, gelandangan dan orang  terlantar (PGOT ) , peredaran minuman keras, trafficking dan  gangguan lainnya.

         Khusus untuk KST telah digariskan kewenangan mengatasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diantaranya,  permasalahan perbatasan daerah antar desa, permasalahan sengketa aset milik warga dan milik desa,  pelanggaran perda, perdes, PKL,PGOT, WTS, miras, mabuk, tamu asing dll. Selain itu KST juga bertanggung jawab mengatasi perselisihan antar warga dalam desa dan keramaian di tingkat desa ( wayangan, dangdutan, hajatan, pengajian dll )

         Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang  muncul di tengah masyarakat, tentu KST tidak bekerja sendirian. Ia akan berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai stake holders terkait. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatannya KST senantiasa difasilitasi oleh Pembina Desa/Kelurahan yaitu Kades  dan Lurah di lingkungannya.

          Dengan demikian, kontribusi terbesar KST dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tentram  dan dinamis di Sukoharjo akan tercermin dari berbagai peran dan aktivitas yang dilakukan KST di tengah masyarakatnya. Oleh karena itu,  KST hendaknya terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatannya baik sebagai motivator,  dinamisator maupun sebagai pelaksana tugas tribuntranmas di lini terdepan.

          Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya,SH.,MH dalam sambutan pengukuhan menyampaikan bahwa KST adalah Pahlawan Penegak Perda di tingkat Desa dan Kelurahan. Oleh sebab itu, kreativitas kegiatan harus terus menerus ditumbuhkan dan bersumber dari kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dengan Pembentukan KST yang  anggotanya dari masyarakat itu sendiri,  tentu saja akan  dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suasana kondusif, aman, tentram dan tertib yang dimulai dari lingkungannya sendiri.

              Output dan hasil akhir yang didapat dengan tumbuhnya KST adalah mudahnya penanganan ketertiban umum di tingkat Desa/ Kelurahan sehingga dapat membangun komunikasi aparatur dan masyarakat secara hierarki.  Jalinan komunikasi juga akan tumbuh dan berkembang antar aparat dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai di Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

      

B. KST  Terbaik

             Sebagaimana diungkap di atas bahwa awal dibentuknya KST di Sukoharjo, antara lain dilatarbelakangi  pemikiran bahwa tanpa  peran serta dan kepedulian masyarakat,  Satpol PP yang personilnya sangat terbatas,  cuma 69 personil,  mustakhil mampu menyelenggrakan penegakan Perda dan  peraturan lainnya serta menyelenggarakan ketertiban umum di tengah masyarakat.

              Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada awal tahun 2014  lalu  memfasilitasi  pembentukan KST di 5 (lima ) kecamatan  sebagai pilot proyek percontohan. Setiap kecamatan ada 5 desa  percontohan  KST dengan kader 9 orang. Sehingga pada tahap rintisan ini, total KST di Kabupaten Sukoharjo terdapat  135 KST  tersebar di 5 Kecamatan.  Yaitu di  kecamatan Kartosuro, Mojolaban, Grogol, Sukoharjo dan Nguter ( Jawa Pos, 26 Maret 2014  )

              Dalam perkembangannya,  KST terus mendapat dukungan dari berbagai kalangan dan muncul permintaan agar ditumbuhkan di setiap  Desa/Kelurahan. Untukl merespon harapan masyarakat itu,  Bupati Sukoharjo pada saat pengukuhan KST  percontohan menugaskan kepada Satpol PP Sukoharjo agar secepatnya dapat memfasilitasi pembentukan KST di setiap Desa/Kelurahan. Dengan dukungan berbagai unsur akhirnya pada awal Desember telah terbentuk KST di setiap Desa dan kelurahan dengan anggota 9 orang. Dengan demikian,  total  KST di Sukoharjo  sebanyak 1.503 orang.

             Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dalam berbagai kesempatan  menegaskan bahwa KST berperan sangat strategis dalam pelaksanaan pembangunan. KST sebagai tangan panjang dan kader Satpol PP yang berasal dari masyarakat, tentu  bisa melakukan pencegahan dini sebelum terjadi pelanggaran perda.” Misal ada temuan pembangunan di tingkat desa belum memiliki izin, maka bisa ditangani KST dan dilaporkan ke Satpol PP untuk ditangani”, kata Bupati( Jawa Pos,26 Maret 2014 )

         Sebagai pembina KST  di tingkat Kabupaten, Satpol PP terus memberdayakan  KST  melalui berbagai pelatihan dan pembinaan keterampilan. Pembinaan yang menyangkut pengembangan wawasan tentang kelembagaan KST, kedudukan dan tupoksi KST. Untuk tupoksi KST ditekankan bahwa pengabdian KST sangat mulia, karena menegakan aturan, mengajak masyarakat  untuk tertib dan taat pada aturan. KST yang selalu memberikan motivasi agar masyarakat taat pajak, taat membayar retribusi dan mematuhi  terhadap Perda, dan perdes maka berarti telah memberikan kontribusi terhadap PAD.

         Selain itu, KST  juga dilatih ketrampilan fisik seperti PBB dan pengaturan lalu lintas. KST juga dilibatkan langsung dalam berbagai kegiatan penting seperti penertiban PGOT, razia pelajar bolos sekolah, razia prostitusi, sosialisasi kawasan tertib, penertiban pedagang pasar, terlibat dalam Posko lebaran dan sebagainya ( Solopos, 30 Juni 2015)

        Berbagai kegiatan lain juga ditampilkan oleh masing-masing KST, seperti Kerja bhakti bareng, membantu menyelesaikan perselisihan antar warga, fasilistasi CSR desa dan sebagainya. Juga KST se Kabupaten Sukoharjo pernah melakukan rencana sholat Istisqo” bareng, karena sudah hujan diganti dengan sholat Dhuha bareng dan bermunajat agar masyarakat sukoharjo aman, tentram  dan dinamis.  Aktivitas dan keterlibatan  KST dalam masyarakat yang bervariasi seperti itu, ternyata  mendapat apresiasi positif dari pemerintah provinsi Jawa Tengah. KST Sukoharjo meraih predikat terbaik I dalam lomba giat  antar KST se provinsi Jateng tahun 2016(Suara Merdeka,19 Maret 2016).

C.  Kendala KST

         Seiring dengan kemajuan pembangunan yang terus dipacu di pelbagai bidang, tentu saja melahirkan berbagai tantangan dan permasalahan, khususnya di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, baik yang bersifat gangguan alam, gangguan manusia  maupun gangguan sosial ekonomi dan budaya.

             Karakteristik demografis dan geografis kabupaten Sukoharjo memungkinkan  masyarakat memiliki tipologi budaya dan karakter yang beragam. Hal ini mempengaruhi dinamika perkembangan serta permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

            Sebab itu,  sebagai pelaksana tribuntranmas dan kepanjangan tangan Satpol PP di baris terdepan, KST menghadapi banyak kendala. Diantaranya keterbatasan kualitas SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki KST.

            Masalah kualitas SDM, tentu terkait erat dengan rekruitmen KST yang sifatnya pengabdian masyarakat dan sukarela. Siapa saja yang mau dan bersedia menjadi KST, tentu diterima tanpa memandang pendidikan dan kemampuan yang dimiliki. Kondisi ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, baik tingkat desa, kecamatan  dan kabupaten untuk terus melakukan pembinaan untuk memberdayakan KST.

           Kendala koordinasi lintas sektor yang dihadapi KST, tentu saja dapat difasilitasi oleh kepala desa dan lurah selaku aparat pembina. Koordinasi dan komunikasi yang harmonis dengan pihak-pihak terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama,  LSM, dan lembaga- lembaga lain akan menjadi kunci sukses terciptanya  kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

          Sedangkan  kendala sarana dan prasarana KST, tentu menjadi tanggung jawab pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten untuk mencukupinya. Pemerintah provinsi dan pusat, mestinya juga ikut memberikan dukungan dan memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasaran KST. Selain itu, partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam menunjang sarana dan prasarana KST juga harus terus menerus didorong dan dikembangkan.

BAB III. PENUTUP

A.      Kesimpulan            

            Penanganan  gangguan oleh KST di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tentu saja  memerlukan upaya  tindakan yang cepat, tepat dan akurat. Deteksi dini  harus dilakukan secara komprehensif dan lintas steak holder pada tingkat dasar ( basic level ) yaitu tingkat desa dan Kelurahan. Penanggulangan gangguan trantibum seperti itu akan melokalisasi dan menyelesaikan permasalahan melalui upaya “ win-win  solution” seperti musyawaroh mufakat, kekeluargaan dan tenggang rasa dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma budaya kearifan lokan     ( local whishdom ).

             Kontribusi terbesar KST dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tentram  dan dinamis di Sukoharjo,  tercermin dari berbagai peran dan aktivitas yang dilakukan KST di tengah masyarakatnya. KST sangat potensial memberikan andil besar dalam mewujudkan masyarakat yang diidam-idamkan bersama. Oleh karena itu,  KST hendaknya terus meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatannya baik sebagai motivator,  dinamisator maupun sebagai pelaksana tugas tribuntranmas di lini terdepan.

              Untuk mewujudkan iklim masyarakt yang kondusif, aman, tentram dan dinamis  seperti itu, KST dihadapkan banyak masalah. Diantara kendala yang penting adalah masalah keterbatasan kualitas SDM, lemahnya koordinasi lintas sektor dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki KST.

B.       Rekomendasi

a.       Kualitas SDM  KST perlu ditingkatkan melalui bimbingan  teknis tentang wewenang dan   tupoksi, Perda dan Perdes  serta Peraturan lainnya

b.      Kepala Desa/Lurah sebagai pembina di lini terdepan harus memfasilitasi KST dalam melakukan koordinasi untuk menyelesaikan permasalahan tribuntranmas yang muncul di tengah masyarakat.

c.       Sesuai dengan kewenangannya,  pemerintah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat  agar membantu kebutuhan sarana dan prasarana  seperti ruang kerja, pakaian dan sarana kerja lainnya.

Daftar Bacaan

 

 1.Panduan Kader Siaga Tramtib ( KST )-Tahun 2014. Sukoharjo : Satpol PP Kabupaten Sukoharjo

 2. Panduan Forum Kader Siaga Tramtib( Forum KST). Sukoharjo : Satpol PP  Kabupaten Sukoharjo

 3.  KST Dapat Penghargaan Tingkat Provinsi dan  Nasional, Suara Merdeka, 19 Maret   2016.

  4. Satpol PP  Efektifkan KST, Solo Pos, 30 Juni 2016

  5. Suara Makmur Media Informasi dan Inovasi, edisi : 68 Th.XIII 2015. Sukoharjo : Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo

  6. Media Pamong Praja Jateng. N0.001. Desember 2014-Januari 2015. Semarang : Satpol PP Provinsi Jawa Tengah

  7. Suara Makmur Media Informasi dan Inovasi,edisi : 64 Th XII 2014. Sukoharjo : Bagian Humas Setda Kabupaten Sukoharjo

  8. Tegakan Perda, Rekrut 135 Kader Trantib,  Jawa Pos, 26 Maret 2014

  9.  Kader Siaga Tramtib Diminta Jadi Sukarelawan, Solopos, 30 Desember 2014

 10. Ganjar Kukuhkan 1.503 KST, Suara Merdeka, 30 Desember 2014

---

[1] Makalah disiapkan untuk Evaluasi Kesesuaian Kompetisi Jabatan PTP,  23 Juni 2016

»»  READMORE...

PENGARUH STATUS EKONOMI TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

Tugas Mata Kuliah : Ekonomi Kesehatan

Semester : III (Tiga)

Kelompok : 7

DI SUSUN OLEH :

1.      Ambar Kusumaningrum                : 1351700050

2.      Amelia Nur Widya Fista               : 1351700038

3.      Anggraini Santi Safitri                  : 1351700001

4.      Aprilliana Kusumastuti S              : 1351700046

5.      Arum Wijayanti                            : 1351700014

6.      Den Slamet                                   : 1351700044

7.      Nanda Yuliatama                          : 1351700048

8.      Novia Erliana Setiawati                : 1351700057

Dosen Pengampu : Sutarmo, S.E.,M.Pd

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

2014

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayah serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Ekonomi Kesehatan dengan judul “PENGARUH STATUS EKONOMI TERHADAP PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT”.

Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya. Sehingga sedikit banyak dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengaharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan penulisan makalah selanjutnya.

Sukoharjo, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN A.    Latar Belakang B.     Rumusan Masalah C.     Tujuan Penulisan D.    Metode dan Tehnik Pengumpulan Data	1 1 2 2
BAB II	PEMBAHASAN A.    Pelayanan Kesehatan Masyarakat B.     Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Kesehatan Masyarakat C.     Pengaruh Krisis Ekonomi Terhadap Pelayanan Kesehatan Masyarakat D.    Program JPSBK E.     Implikasi Kebijakan Yang Akan Datang	3 4 6 8 10
BAB III	KESIMPULAN	12
DAFTAR PUSTAKA		13
REVIEW		14

 

BABI

PENDAHULUAN

A.                   Latar Belakang

Sejakpertengahan tahun1997Indonesiadilandakrisismoneteryangpada saat initelahberkembangmenjadikrisisekonomisertaberbagaikrisislainnya yang berpengaruh padaberbagaiaspekhidupdankehidupanbangsa.Tercatatsebagai krisismoneterataukrisisekonomitersebut,yangpenyebabpertamanya tidaklain adalahkarenaterpuruknya tukarrupiahterhadapdollar.Tidakkurangsekitar49,5 jutajiwaatausekitar 24,2%darijumlahseluruhpenduduk Indonesia padasaatini hidupdi bawahgariskemiskinan.

Berikutinidisampaikan uraiantentangpengaruh krisismoneter ataukrisis ekonomitersebutterhadapkesehatanmasyarakatsertaterhadapkinerjapelayanankesehatanmasyarakatdiIndonesiasertakemungkinan penyesuaiankebijakanyang akanditempuhpadamasayangakandatang.Uraiantentangpengaruh krisis moneterataukrisisekonomiterhadapkesehatan masyarakatlebihdiutamakanpada status gizi serta perilaku kesehatan masyarakat. Sedangkan uraian tentang pengaruhkrisismoneterataukrisisekonomiterhadapkinerjapelayanan kesehatan masyarakatlebihdititikberatkanpadakinerjaPusatKesehatan Masyarakat (Puskesmas), BidandiDesasertaterhadapkinerjaPosPelayanan Terpadu (Posyandu).

B.              Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan masyarakat?
2. Apa saja pengaruh dari krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat ?
3. Apa saja pengaruh krisis ekonomi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat ?
4. Apa yang dimaksud dengan JaringPengamanSosialBidangKesehatan (JPSBK) ?
5. Apa saja implikasikebijakan yang dibutuhkan untuk masa depan ?

 

C.              Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan makalah yang telah penulis susun sebagai berikut :

1. Mengetahui lebih dalam tentang pelayanan kesehatan masyarakat
2. Mengetahui apa saja pengaruh dari krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat
3. Mengetahui pengaruh dari krisis ekonomi terhadap pelayanan kesehatan masyarakat
4. Mengetahui apa itu JPSBK
5. Mengetahui apa saja implikasi kebijakan yang baik untuk pelayanan kesehatan nanti di masa depan

D.             Metode dan Tehnik Pengumpulan Data

Metode serta tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan guna penyusunan makalah ini ialah dengan metode study pustaka.

BABII

PEMBAHASAN

A.    PELAYANANKESEHATANMASYARAKAT

Untuk dapat memahami  pengaruh  krisis moneter  atau krisis ekonomi terhadappelayanankesehatanmasyarakat,perlulahdipahamidahuluapa  yangdimaksuddenganpelayanankesehatanmasyarakat(publichealthservice).Secarasederhanayangdimaksuddenganpelayanankesehatanmasyarakat adalahbagian dari pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatannya pada upayapeningkatan kesehatan serta   pencegahan penyakit serta  lebih memusatkanperhatiannyapada berbagai masalah kesehatan  yang ditemukandi masyarakat secarakeseluruhan.

Jikadibandingkan denganpelayananmedis(medicalservice)pelayanan kesehatanmasyarakat memangmempunyai beberapaciritersendiri. Ciriyang dimaksudsertaperbedaannya denganpelayananmedis,secarasederhanadiuraikan sebagaiberikut:

No	YANKESMAS	YANMED
1	Pelaksanaan utamanya adalah ahli kesehatan masyarakat	Pelaksana utamanya adalah para dokter
2	Kegiatan utamanya adalah masyarakat	Kegiatan utamanya adalah penyembuhan penyakit
3	Sasaran utamanya adalah masyarakat	Sasaran utamanya adalah perseorangan
4	Sangat memperhatikan aspek efisiensi program	Kurang memperhatikan aspek efisiensi program
5	Dibenarkan mengkampanyekan kegiatannya	Tidak dibenarkan mengkampanyekan kegiatannya
6	Merupakan upaya bersama melalui pengikutsertaan masyarakat	Merupakan perorangan
7	Penghasilan diperoleh dari gaji	Penghasilan diperoleh dari imbalan jasa
8	Bertanggungjawab kepada masyarakat	Bertanggungjawab kepada penderita
9	Dapat memonopoli upaya kesehatan	Tidak dibenarkan memonopoli upaya kesehatan
10	Menghadapi masalah administrasi yang kompak	Menghadapi masalah administrasi yang sederhana

Saranakesehatanyang  bertanggungjawabmenyelenggarakanpelayanan kesehatanmasyarakatdisebutdengannamasaranakesehatanmasyarakat. Untuk Indonesiasaranakesehatanmasyarakatini  adalahPusatKesehatanMasyarakat (Puskesmas)yang berada pada lini depan  serta dibantuoleh Dinas  Kesehatan TingkatIIyangberadadiKabupaten/kotamadya sertaDinasKesehatantingkatI yangberadadi Propinsi,sebagaisaranarujukan.

Untuk memperluas  cakupan pelayanan  Puskesmas,maka pada beberapa wilayahkerjayangdinilaistrategisdidirikanPusatKesehatanMasyarakatPembantu(PuskesmasPembantu)sertapadasetiapdesaditempatkan BidandiDesa. Sedangkanuntukmenggalangperansertamasyarakatyangmerupakansalahsatu ciriutamapelayanankesehatanmasyarakat, didirikanPosPelayananTerpadu (Posyandu)disetiapRWataudesa.Padasaat initercatattidakkurangdarisekitar240.000Posyandutelahdidirikandi seluruhIndonesia.

B.     PENGARUHKRlSISEKONOMITERHADAPKESEHATANMASYARAKAT

Pengaruhkrisisekonomiterhadapkesehatanmasyarakat banyakmacamnya. Beberapadiantaranyayangdinilaimempunyaimaknayangpentingadalah:

1. Menurunnyastatusgizimasyarakat

Krisis ekonomi menyebabkan  harga barang dan jasa termasuk bahan makananmeningkat.Selanjutnyapenurunandayabelimenyebabkan konsumsi makananberkurangsehinggastatusgizimenurun.Penelitiandiberbagaidaerah telahmembuktikan haltersebut.Pengamatan PosyandudiSulselmenemukan KEP nyatabalitadari5,7%padatahun1997meningkat menjadi14,9%tahun1999. Penurunanstatusgizibalitatersebutnyatasebagaiakibatkekurangankalori/protein sesaat,terbuktidarihasilpenelitian :angkamalnutrisiakutanakdibawah2tahun meningkatdari9,9%tabun1997menjadi14,4%tabun1999.

Penurunanstatusgiziakanmendatangkan berbagaimasalahsebagai berikut:

ü  Menghambatpertumbuhan danperkembangan fisiksertaintelektualjanindan anakterutamaanakbalita.Kekurangan gizipadajanindanbalitadapat menimbulkanlossgeneration.

ü  Kekurangangizipadaibuhamildapatmempengaruhipertumbuhandan perkembanganjanin.

ü  KekurangangizipadaibunifasmenghambatproduksiASI.

ü  Kekurangangizipadamasyarakatdapatmenurunkandayatahantubuh, memudahkan yangsehatmenjadisakitsertamenghambat kesembuhan bagi yangsakit.

2. Menurunnyaaksesterhadapfasilitaspelayanan

Mengingatprioritaspendapatankeluargauntukmembelimakanan, maka penyediaan biaya untuk pelayanan kesehatan mengalami penurunan. Hal ini diperbesardenganmeningkatnyatarifjasapelayanankesehatankhususnyapada fasilitasswasta.Akibatnyaaksesmasyarakat terhadappelayanan kesehatan menurun dengantajam.

3. Menurunnyaperhatianterhadaplingkungan

Lingkunganmerupakansalahsatufaktoryangmempengaruhi status kesehatan.Denganadanyakrisismenyebabkanperhatianmasyarakat terpusatpadakegiatanuntukmempertahankan hidup,sehinggaperhatianterhadaplingkungan menurun.Akibatnyasanitasirumah,lingkunganpemukiman, penyediaan airbersih mengalamipenurunanyangtajam.

4. Menurunnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan yangmendukungkesehatan

Mengurangnya perhatianmasyarakattidakterbatashanyapadalingkungan, tapi juga terhadap berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan, misalnya :Posyandu,PosKB,PosObatdanlain-lain.

5. Mengabaikanperilakusehat

Keadaan krisis ekonomi dapat menimbulkankondisi pengabaian  perilaku hidupsehat,misalnya:meningkatnyamerokok,kebebasanseksual,makantidakteraturdanlain-lain.

6. Munculnyamasalahkesehatanlain

Krisisekonomidapatmenimbulkan secarataklangsungmasalahkesehatan lain,misalnya:meningkatnya stress,cideraakibattindakkekerasan, penyakit hubunganseksualdanlain-lain.

C.    PENGARUH  KRISIS  EKONOMI  TERBADAP  PELAYANAN  KESEHATAN MASYARAKAT

Secara umum dapat dikatakan krisis ekonomi menyebabkan penurunankinerjapelayanankesehatanmasyarakatkhususnyaPuskesmas,BDDdanPosyandu.

a.)    Puskesmas

PengaruhkrisisekonomiterhadapkinerjaPuskesmas secaraumumdapat dibedakanatasduamacamyakni:

      PenurunankemampuanPuskesmas

Penurunankemampuanpuskesmasini disebabkanantaralainoleh:

1.Menurunnyapenyediaanobat

Sebagianbesarbahanbakuobatmasihdiimport.Dengankenaikannilaimata uangasingsebesar3kalilipatberartimenurunnyapenyediaanobatsebanyak1/3kali.

2.Menurunnyapenyediaanalatkesehatandanreagensia

Walaupunsebagianbesaralatkesehatandanreagensiasudahdiproduksidi dalam  negeri,  tetapi  akibat  inflasi,  menyebabkan  kenaikan  harga  alatkesehatan/reagensiasulitdihindari.

3.Menurunnyakemampuanpembiayaanprogram/pelayanankesehatan

Inflasimengakibatkan kenaikanhargabarangdanjasayangdiperlukanuntuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat.  Misalnya: transportasi,bahan habispakai,alattuliskantor,danlain-lain.Akibatnyakemampuan pelayanan, misalnya:pelayananluargedung,kunjungan rurnah,dansurveilans menurun dengantajam.

4.Menurunnyapoduktivitaskerja

Perhatianclankegiatanpetugasyangterpecahuntukmengatasikesulitanhidup menyebabkan:   menurunnya   disiplin,   motivasi   dan   dedikasi   sehinggaproduktivitasmenurun.

      MeningkatnyabebankerjaPuskesmas

MeningkatnyabebankerjaPuskesmasantaralaindisebabkanoleh:

1.)Meningkatnyajumlahsasaranprogrampelayanan

Krisis ekonomi menyebabkan bertambahnya jumlah keluarga miskin yang merupakansasaranprioritasprogram/pelayanankesehatan.misalnya:bayi,balita,bumil,buras,usila,sertapenderitapenyakitkronis.

2.)Meningkatnyakegiatanprogrampelayanankesehatan

Dalamrangkamengatasimasalahkesehatanyangbanyakdihadapikeluarga miskin. Puskesmasharus mengaktitkankembali beberapakegiatan  programyangsebelumnyatidakdilaksanakansecaraintensif,misalnya:Penimbanganbalita,pemberianPMT,SKPG,Surveilans gizi,penyakit menular. DisampingituI Puskesmasharusmelaksanakankegiatanbarudariprogramyangsudahadamisalnyaidentifikasikeluargamiskin.JPKM.

3.)Meningkatnyamasalahkesehatansecaraumumdiwilayahkerja

 Krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan baik  yang berakibat langsung, misalnya : penurunan status gizi, kemampuan mengakses pelayanan. Maupun yang berakibat tidak langsung misalnya : cidera akibat tindak criminal, keluhan kejiwaan, sanitasi lingkungan, perilaku sehat. Hal ini menyebabkan meningkatnya pelaksanaan berbagai program kesehatan lain. Menurunnya kemampuan serta meningkatnya beban kerja Puskesmas membawa konsekwensi pada menurunnya mutu pelayanan Puskesmas serta kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

b.)    BidandiDesa

Keadaan yangdihadapiolehPuskesmashampirserupadenganyangdihadapi olehBidandi Desa.KinerjaBidandi  Desaakanmenurun,karenabebankerjabertambah dan kemampuan pelayanan menurun. Hal ini akan berakibat padapenurunanhasilpelayanankesehatanIbudanAnak,keluargaberencana, pelayanan perbaikangizidanpengembanganPosyandusesuaidengantugasdanfungsibidandidesa.

c.)    Posyandu

AkibatkrisisekonomikinerjaPosyanduakanmenurun terutama karena dukungan/perhatian tokohmasyarakatberkurang,aktifitaskadermenurun, partisipasi/sumbangan masyarakatterhambat,peransertamasyarakatsasaran teralihkan/istirahat.Krisis ekonomi menyebabkan meningkatnya masalah kesehatan baik yang berakibatlangsungmisalnya:penurunanstatusgizi,kemampuanmengaksesi pelayanan.maupun tidak langsung misalnya: cidera akibat tindak kriminal,keluhankejiwaan,sanitasi lingkungan,perilakusehat.Hal ini menyebabkan meningkatnyapelaksanaanberbagaiprogramkesehatanlain.Menurunnyakemampuansertameningkatnya bebankerjaPuskesmas membawakonsekwensipadamenurunnya mutupelayananPuskesmas sertakondisi kesehatanmasyarakatsecarakeseluruhan.

MenurunnyakinerjaPosyandusangatmerugikanpembangunan kesehatan masyarakatdimasakrisisekonomi. KarenaPosyandudiharapkan dapatberperan dalam:

ü  Meningkatkankesadarankeluargamiskin akan masalahkesehatanyang dihadapi dansegalakonsekuensinyamelaluiPenyuluhanKesehatanMasyarakat.

ü  Memonitordampakkrisisekonomiterhadapstatusgizibalita,statuskesehatanlbudananakmelaluipenimbanganbalitadanpemeriksaankesehatanibudan anak.

ü  Mengatasimasalahkesehatanyangtimbul,misalnyamelalui:kegiatanPMTpemulihan.

ü  Memonitordanmengatasimasalahkesehatanlainsebagaiakibatlangsungtidak langsungkrisisekonomi,misalnya:diare,danlain-lain.

D.    PROGRAMJPSBK

Untukmengatasidampakkrisisekonomidalambidangkesehatanpemerintah memprioritaskanperhatian terhadapkeluarga miskin(gakin)melaluipengembangan ProgramJaringPengamanSosialBidangKesehatan(JPSBK).PeluncuranProgram, tahunIdilakukanpadaSeptember 1998.KegiatantahunIIdimulaiOktober 1999. sebagianbesaranggaranJPSBKdisalurkankePuskesmas danBidandidesamelalui KantorPosterdekat.

PadatahunIkegiatanJPSBKuntukperkuat:

1. PelayananKesehatanDasar

2. PelayananKebidananDasar

3.PelayananPerbaikanGizi

4.PengembanganJaminanPemeliharaanKesehatanMasyarakat(JPKM)

5.PelayananRujukan

TahunkeIIJPSBKditambahdengan:

1. RevitalisasiPosyandu

2. PemberantasanPenyakitMenular

Sebagiananggarandisalurkankeunitadministrasikesehatan diberbagai tingkatuntukmemperkuat:

1.SistemKewaspadaanPangandanGizi(SKPG)

2.SosialisasidanDiseminasiJPSBK

3.PelatihanPetugas

4.PemantauanProgram

5.PeningkatanPengelolaan

6.PenangananKeluhanMasyarakat

7.PemantapanSistemInformasi

SelainprogramJPSBK,dalamrangkamengatasikrisis,pemerintah ambah anggaranuntukpembelianobat,menambah biayaoperasionaldanlain-lain. Berdasarkan basilpenelitian5Perguruan Tinggi,programJPSBKtelahcapaihasil sebagaimana diharapkan, walaupunmasihmemerlukan perbaikan.Hasilpenelitian tersebutantaralain:

1.KetepatansasaranJPSBKcukuptinggi.

Sekitar91-97%sasaranyangdicakupprogramJPSBKtepatsasaranyaitukeluargamiskin.

2.KunjungankeluargamiskinkePuskesmasmeningkat

Kunjungankeluargamiskinsakitke  Puskesmasmeningkatdari  32%pada putaranImenjadi 36%padaputaraII.

3.PerhatianPuskesmasterhadapkeluargamiskinmeningkat

Pada Desember 1998 di awal program JPSBK, 60% keluarga miskin telah mempunyaikartusehat.PadaApril1999meningkatmenjadi85%.

4.Bumilkeluargamiskinyangmemeriksakandirimeningkat

ProporsibumilkeluargamiskinyangmendapatANCmengalamipeningkatan.

5.BumilkeluargamiskinyangmelahirkanditolongolehBDDmeningkat

PadaputaranIJPSBK,46%dariseluruhpersalinanbumilkeluargamiskin ditolongolehBDD.PadaputaranIImenjadi59%.

6.Bayibalitakeluargamiskinkuranggizimenurun

Dari pengamatan di beberapa Puskesmas jumlah bayi bawah garis merah menurunsetelahdiberiPMT.

7.BumilkeluargamiskinKEPmenurun

DaripengamatandibeberapaPuskesmasjumlahbumilkeluargamiskinKEPmenurunsetelahdiberiPMT.

8.JPKM-JPSBKberkembangdenganbaik

Berdasarkanevaluasi,pengembanganJPKM-JPSBKtelahdilaksanakandisemua Kabupaten-Kota.

E.IMPLIKASIKEBIJAKANYANGAKANDATANG

Menarik pengalaman dari   pelaksanaan penanggulangan dampak krisis ekonomi  dalam  bidang  kesehatan  khususnya  dalam  pelayanan  kesehatanmasyarakat,beberapaimplikasikebijakanyangperludimasayangakandatangadalah:

1.Penajamanprioritassasaran

Kelompokkeluargamiskin  karena  rawan  terhadapmasalahkesehatanperlu diberiprioritastinggi.Demikian jugasasarantertentu, misalnya :bayi,balita, bumil,bupas,usila.

2.Penajamanprioritasprogram

Untukefisiensidanefektivitaspencapaiantujuanpembangunan kesehatanperlu lebihmemberiprioritaspadaprogramyangberdampaksangatbesarmisalnya:KIA,Gizi,penyakitmenulartertentu,danlain-lain.

3.Meningkatkankomitmenpadahalyangmenjadiprioritas

Utusanuntukmemprioritaskan programtertentuharusditunjukkandengan komitmenoperasional yang nyata, misalnya :dukungan kebijaksanaan, anggaran,tenaga,logistik.

4.Meningkatkanketahanansistemkesehatan

Secara bertahap pemerintah harus mulai mengurangi ketergantungan obat, bahanhabispakaisertaalatkedokterandariluarnegeri,yaknidenganmulaimemproduksinyadi dalamnegeri.

5.Meningkatkanketerlibatanlintassektor/programterkait/masyarakat/LSM dalam pembangunan kesehatanKeterlibatantersebutdimulaidarigagasan, perencanaan,pelaksanaandanmonitoring-evaluasisehinggamerasamemilikiberbagaiprogrampembangunanyangsedangdilaksanakandi Indonesia.

6.Meningkatkanmanajemenpembangunankesehatan

Dalamberbagaiaspekmanajemenpembangunankesehatanyangdimaksudkan di siniantaralainadalah:

a.MengembangkanJPKM

b.Melaksanakanbottomupplanning

c.Meningkatkandesentralisasi/otonomi

d. Pembiayaanblockgrant

BABIII

KESIMPULAN

1.               Saranakesehatanyangmenyelenggarakan pelayanankesehatanmasyarakatdi IndonesiaadalahPuskesmas padalinidepansertadibantuolehDinasKesehatan tingkatIIdi Kabupaten/KotamadyadanDinaskesehatantingkatIdi Propinsi.

2.                  Krisisekonomimempengaruhi berbagaiaspekkesehatanantaralainmenurunnya statusgizimasyarakatsertamenurunnya aksesterhadapfasilitaspelayanan kesehatan.

3.                  Krisisekonomimenyebabkanpenurunankinerja pelayanankesehatanmasyarakatkhususnyaPuskesmas,BDDdanPosyandu.

4.                  Untukmengatasidampakkrisisekonomidalambidangkesehatan, pemerintah mengembangkanpogramJPSBK.

5.                  Daripengalamanpelaksanaanpenanggulangan dampakkrisisekonomidalam bidangkesehatanmasyarakat, perluadanyapeningkatan danpenajamanpada implikasikebijakandi masayangakandatang.

DAFTARPUSTAKA

Depkes,PetunjukTeknisPelaksanaan ProgramJPSBK,edisipertama, DepartemenKesehatanRI,Jakarta,1998.

Depkes,PetunjukTeknisProgramJPSBKuntukPuskesmasdan Bidandi

Desa,DepartemenKesehatanRI,Jakarta,1999.

Depkes,PedomanKerjaPuskesmas,jilidI,DepartemenKesehatanRI,Jakarta,

1997/1998.

Depkes,PosPelayananTerpadu,DepartemenKesehatan,Jakarta,1995.

Soendoro,TindakanStrategisUntukMengurangiDampakKrisisdiSektor

Kesehatan,MedikaedisikhususSeptember1999,Jakarta,1999.

Sudiro,PelayananKesehatanPuskesmasDalamProgramJPSBK,PusatKajian

PembangunanKesehatan,FKMUndip,Semarang,1999.

	13

REVIEW

1. Masalah pokok yang dibahas dalam makalah

Krisis ekonomipada suatu Negara dapat menyebabkan penurunan kesehatan masyarakat danpenurunankinerjapelayanankesehatanmasyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, karena masyarakat akan lebih terfokuskan pada bagaimana untukmempertahankan hidup,sehinggaperhatianterhadaplingkungan menurun.Dan akibatnyasanitasirumah,lingkunganpemukiman, penyediaan airbersih mengalamipenurunanyangtajam.

2. Solusi untuk masalah dalam makalah

o    Memproduksi obat / alat kesehatan habis pakai kedokteran di dalam negeri.

o         Memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan.

o    Memprioritaskanpadaprogramyangberdampaksangatbesar bagi kesehatan, missal : KIA, PMT, Posyandu, dll.

o    Pemerintah lebih memprioritaskan keluarga miskin, karena keluarga miskin lebih rawan terkena masalah kesehatan

o         Peningkatan pendidikan / pengetahuan SDM.

3. Kesimpulan

14

Krisis ekonomi berpengaruh besar terhadap kesehatan masyarakat serta perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.Sehingga dalam penanganannya pemerintah harus lebih memprioritaskan pada keluarga miskin, karena gakin berada pada lini awal yang sangat rentan pada hal tersebut. Serta perlu pengembangan ProgramJaringPengamanSosialBidangKesehatan(JPSBK), sehingga pada gakin akan ada sosialisasi, pelayanan kesehatan, dan penanganan yang lebih baik dari pemerintah.

Lampiran

ü  REAGENSIA                            : alat laboratorium dan bahan laboratorium

ü  PUSKESMAS                           : Pusat Kesehatan Masyarakat

ü  PUSKESMAS PEMBANTU     : Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu

ü  POSYANDU                             : Pos Pelayanan Terpadu

ü  KEP                                         : Kekurangan Energi Protein

ü  ASI                                          : Air Susu Ibu

ü  BDD                                        : Bidan di Desa

ü  JPSBK                                      : JaringPengamanSosialBidangKesehatan

ü  JPKM                                       : JaminanPemeliharaanKesehatanMasyarakat

ü  SKPG                                       : SistemKewaspadaanPangandanGizi

ü  BLOCK GRANT                      : sejumlah dana yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu forum atau institusi untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sos-pol, hokum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk mempercepat laju pembangunan.

ü  BOTTOM UP PLANNING       : sebuah konsep pembangunan yang mengedepankan masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan pada setiap tahap (proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembangunan).

Contoh : gagasan dr Prof Haryono Suyono : Posdaya (wadah kegotongroyongan di masyarakat dg prinsip dr, oleh & untuk masyarakat), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : focus utama keluarga miskin.

ü  DESENTRALISASI                 : penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemda untuk mengurusi rumah tangganya sendiri berdasar prakarsa dan aspirasi dr rakyat.

ü  PMT                                        : Pemberian Makanan Tambahan

ü  REVITALISASI                       : Suatu proses / cara untuk menghidupkan kembali suatu hal yang sebelumnya terbedaya (menjadikan sesuatu menjadi vital /sangat penting)

ü  SURVEILANS                          : Suatu kegiatan yang dilaksanakan scr terus menerus dan sistematik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data dan diseminasi informasi. (memantau dengan berhatu-hati & memberikan tanggapan yg relevan) à utk perencanaan, penerapan, evaluasi, praktek2 pengendalian.

 

»»  READMORE...