PANDUAN SINGKAT KST SUKOHARJO Oleh : Sutarmo

PANDUAN SINGKAT KST SUKOHARJO
Oleh : Sutarmo
A. Pengertian
Kader Siaga Tramtib disingkat KST merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul di lingkungan desa/kelurahan. KST ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarkat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyaakat dilingkungannya.
B. Dasar Hukum
1. Pasal 148 UU NO. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah : Untuk membantu Kepala Daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas dibentuk Satpol PP
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah NO. 300/1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pemeliharaan Ketentraman dan Tibum di Jawa Tengah Tahun 2014 Tahap I
3. Perda 11/2011 Tentang organisasi dan tata kerja Satpol PP
4. Perda 3/2014 Tentang Ketertiban Umum

C. Tujuan
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bisa membantu menyelesaikan permasalahan 2 Tibum dan Tranmas dan Gakda melalui teknis deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang.

D. Hasil Yang Diharapkan
1.Memudahkan penanganan Tibum dan Tranmas di wilayah desa / kalurahan.
2. Membangun komunikasi aparatur dan masyarakat dari tingkat Provinsi, Kab./Kota, Kecamatan, Desa/Kalurahan.
3. Menekan gangguan Tibum dan Transmas.
E. Manfaat
1. Melatih masyarakat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap permasalahan Tibum dan Tranmas serta Gakda melalui deteksi dini dan lapor cepat secara berjenjang.
2.Melatih masyarakat untuk sadar akan arti pentingnya kondisi aman, tenteram dan tertib.

F. Dasar dalam Tugas

1. Kesadaran dan tanggung jawab kepada masyarakat terhadap Tibum dan Tranmas
2. Sukarela dan tanpa paksaan
3. Pengabdian dan pengorbanan sebagai pejuang pembangunan dan kemasyarakatan
4. Tanpa pamrih dan tidak menuntut imbalan jasa, melainkan demi kepentingan masyarakat

G. Syarat Calon KST
1. Warga Negara Indonesia
2. Setia dan Taat kepada Pancasila dan UUD 1945
3. Laki – laki / Perempuan
4. Usia minimal 17 Th.
5. Kesedian mengabdi untuk kepentingan Umum
6. Berkelakuan Baik
7. Sehat Jasmani dan Rohani

H. Karakteristik KST
1. Cinta tanah air
2. Menempatkan kepentingan bangsa atau daerah di atas kepentingan sendiri
3. Percaya pada kekuatan sendiri
4. Semangat tidak mengenal menyerah
5. Rela berkorban
6. Solidaritas sosial sangat tinggi

I. Tugas Pokok KST

Melaksanakan Tibum dan Tranmas sesuai tugas pengabdiannya berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang Tibum dan Tranmas antara lain deteksi dini, pendataan, pemecahan masalah dan melaporkan permasalahan yang ada di desa / kalurahan.
J. Fungsi KST
a). KST sebagai motivator
1. Memotivasi lingkungannya agar tertib sesuai dengan peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah sehingga tercipta iklim yang kondusif di masyarakat
2. Menemukan potensi gangguan permasalahan ketertiban umum di masyarakat
3. Merespon secara cepat potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
4. Melakukan langkah-langkah antisipatif mengatasi masalah ganggunan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
5. Mampu melakukan koordinasi ke smua lini dan golongan di desa/kelurahan, untuk penyelesaian gangguan tribummas
b). KST sebagai dinamisator
1. Berfikir dan bertindak dinamis
2. Menggerakan dan mengerahkan baik perorangan, keluarga, masyarakat secara bersama-sama mengatasi permasalahan gangguan tribunmas serta pelanggaran perda secara terencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan
c). KST sebagai pelaksana tugas tribunmas
1. Melaksanakan kegiatan secara profesional sesuai dengan bidang pengabdiannya
2. Melaksanakan kegiatan tribumtranmas berdasarkan inisiatif dan swadaya sendiri/masyarakat


K. Kewenangan KST membantu menyelesaikan:
1. Permasalahan perbatasan antar desa
2. Permasalahan sengketa aset milik warga dan milik desa
3. Permasalahan yang berkaitan dengan Perda / Perbup, Perdes
4. PKL, PGOT, WTS, Miras, Mabuk, Tamu asing, dll
5. Perselisihan antar warga dalam desa
6. Keramaian di tingkat desa ( hiburan, hajatan, pengajian, dll ) yang berpotensi gangguan Tibum dan Tranmas

L. Kendala KST

1. Koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan
2. BELUM ADA ACUAN BAKU
3. Dukungan bintek, sarana dan sarana harus memadai
Mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta nasional

»»  READMORE...

QUO VADIS KADER SIAGA TRAMTIB SUKOHARJO ? Oleh : Sutarmo, Kasatpol PP Kab.Sukoharjo

QUO VADIS
KADER SIAGA TRAMTIB SUKOHARJO ?
Oleh : Sutarmo, Kasatpol PP Kab.Sukoharjo

SATPOL PP Kabupaten Sukoharjo, saat ini melahirkan terobosan baru yakni membentuk Kader Siaga Tramtib ( KST ) di setiap desa. Awal Maret 2014 lalu, baru terbentuk 135 KST di 5 kecamatan pillot proyek yaitu Sukoharjo, Nguter, Grogol, Kartosuro dan Mojolaban. Saat ini, KST telah berkembang dengan cepat menjadi 1503 KST menyebar di 167 desa/kelurahan.
Keterbatasan SDM Satpol PP Sukoharjo dan dorongan untuk mendongkrak partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menjadi alasan kuat mengapa KST dibentuk dan dikembangkan di Kabupaten terkecil setelah Kudus di Jateng ini.
Berdasarkan PP 6/2010 Satpol PP mempunyai tiga tugas utama yaitu menegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perda yang ada saat ini sebanyak 76 tersebar di berbagai bidang. Sedangkan SDM satpol PP Sukoharjo sangat terbatas yakni di tingkat kabupaten 69 orang, dan kecamatan 44 orang. Oleh karenanya pelibatan partisipasi masyarakat dalam bentuk KST sangat mutlak dan penting.

Pahlawan Perda
Pada tahun 2014 ini, kabupaten Sukoharjo oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dijadikan salah satu percontohan diantara 10 kabupaten/kota terbaik untuk mengembangkan KST. Di bawah kepemimpinan Bupati H. Wardoyo Wijaya,SH,MH, rintisan percontohan 135 KST ini didorong agar terus berkembang. Pengukuhan KST pertama kali di Jateng langsung dilakukan oleh Bupati pada 25 Maret 2014 di gedung KPPT lantai III komplek Setda Sukoharjo.
Acara pengukuhan dihadiri Perwakilan Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Drs. Sukar.MM, Jajaran Eselon II Kabupaten Sukoharjo, Kepala SKPD, Camat, Kasi Tramtib Kecamatan dan Kader Siaga Tramtib (KST) se-Kabupaten Sukoharjo.
Kepala Satpol PP Prov. Jateng Drs. M.Arief Irwanto, MSi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Drs. Sukar.,MM, Kabid Ketentraman Masyarakat, menekankan perlunya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka membantu penegakan Perda. KST harusnya secara responsif dapat mendeteksi dini gejala penyimpangan Perda.

Bupati Sukoharjo H. Wardoyo Wijaya,SH.,MH dalam sambutan pengukuhan menyampaikan bahwa KST adalah Pahlawan Penegak Perda di tingkat Desa dan Kelurahan. Mengingat besarnya manfaat KST, maka diharapkan sebelum Agustus 2014 dapat terbentuk KST di setiap desa/kelurahan di seluruh Kabupaten Sukoharjo. Pembentukan KST dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suasana kondusif, aman, tentram dan tertib yang dimulai dari lingkungannya sendiri.
Output dan hasil akhir yang didapat dengan tumbuhnya KST adalah mudahnya penanganan ketertiban umum di tingkat Desa/ Kelurahan sehingga dapat membangun komunikasi aparatur dan masyarakat secara hierarki. Jalinan komunikasi juga akan tumbuh dan berkembang antar aparat dari tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai di Desa/ Kelurahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
KST dapat mendorong penanganan gangguan tramtibum secara lebih dini dan komprehensif pada level dasar (basic level ) yaitu tingkat desa dan kelurahan akan melokalisasi dan menyelesaikan permasalahan melalui upaya win-win solution. Bentuk penyelesainnya, seperti musyawarah mufakat, kekeluargaan dan tenggang rasa dengan mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma budaya kearifan lokal atau local whishdom .
Bila kondisi ini dapat terwujud, maka KST bersama aparat terkait akan dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan di Sukoharjo.

Kendala KST
Peran KST yang tidak kalah pentingnya yaitu antisipasi terhadap adanya pelanggaran perda, sehingga bila fungsi ini dapat berjalan optimal akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan asli daerah ( PAD ).
Namun, peran KST yang penting dan strategis itu, dalam implementasinya terkendala banyak faktor. Diantaranya koordinasi antar pemangku kepentingan dan toma-toga yang belum optimal. Juga fasilitasi pemerintah kabupaten dan provinsi sampai pemerintah pusat harus ditingkatkan. Dukungan ini tidak saja dana, dan sarana, tapi juga yang sangat diperlukan fasilitasi peningkatan kualitas SDM KST.
Apalagi KST ini baru tumbuh di 10 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jawa Tengah. Tiap kabupaten/kota baru mengadakan pillot proyek di beberapa desa dan kecamatan saja dengan bantuan Satpol PP provinsi.Tumbuhnya KST terbanyak di Jateng, baru terjadi di kabupaten Sukoharjo, yang kini sudah berkembang secara kuantitas merata di setiap desa/kelurahan. Di waktu mendatang, perkembangan KST diharapkan tidak hanya kuantitas tetapi yang lebih penting lagi kualitasnya. Semoga.

»»  READMORE...

seri mata kuliah ekonomi Kesehatan TEORI SUPLAY DAN PERILAKU PRODUKSEN

TEORI SUPLAY DAN PERILAKU PRODUKSEN

1st. Teori Suplay
Suplay atau penawaran dapat didefinisikan jumlah barang yang dijual dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar pada periode waktu tertentu.. Kalau pengertian ini dirumuskan maka :
Qsx = F ( Px, ceteris paribus )
Dimana :
Qsx = kuantitas barang x yang dijual oleh produksen
Px = harga barang x
Sebagaimana dalam Demand, maka dalam Suplay juga berlaku Hukum Penawaran yang menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat, ceteris paribus. Hukum Penawaran ini akan menghasilkan kurva penawaran yaitu, kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah barang/jassa yang ditawarkan dan tingkat harga barang /jasa yang bersangkutan dengan menganggap faktor-faktor lain tetap. Variabel lain yang dianggap tetap seperti Teknologi produksi, biaya produksi, pajak, supply bahan baku ( raw material ) dan keadaan alam ( cuaca, kebijakan pemerintah, persaingan antar produksen dan sebagainya ).

p
s


p1

p2




0 Q2 Q1 Q


Gambar 2
Kurva Penawaran

2nd. Elastisitas Penawaran
Elastisitas penawaran yaitu tanggapan dari jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang yang bersangkutan. Jadi elastisitas ini menunjukan hubungan antara berubahnya jumlah barang yang ditawarkan dengan berubahnya harga barang yang bersangkutan.
Rumus : Esx = dQx/Qx : dPx/Px
Esx = Koefisien atau angka elastisitas supply
Qx = Jumlah barang x yang dijual mula-mula
DQx =Perubahan jumlah barang x
Px = harga barang x mula-mula
DPx = Perubahan harga barang x
Koefisien elastisitas penawaran selalu menunjukan angka yang positif, karena lereng kurva penawaran adalah positif. Atau hubungan antara tingkat harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. Apabila E > 1 maka penawaran itu bersifat elastis, bila E = 1 penawaran bersifat unitary, dan bila E < 1, maka penawaran bersifat tidak elastis atau inelastis.
P sx P Sx

P2
P1
P2
P1

0 Q1 Q2 Q 0 Q1,2. Q
Gambar 3 : Kurva Tidak Elastis dan Tidak Elastis Sempurna

P Sx

Gambar 4 :
Kurva Netral


0 Q


P sx P

P2

Sx
P1

0 Q1 Q2 Q 0 Q1,2. Q
Gambar 5 : Kurva Elastis dan Elastis Sempurna


Contoh : Harga jagung turun dari Rp 600,- menjadi Rp 400,- per kg, maka jumlah yang dijual turun dari 8000 kg menjadi 4000 kg, berapakah angka elastisitasnya.
Esx = - 4000/8000 : -200/600 = 1,5 ( elastis )


3rd. Teori Perilaku Produsen
Teori ini mengkaji bagaimana perilaku produksen dalam memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan prinsip ekonomi. Yaitu, menggunakan dan mengkombinasikan faktor produksi dengan kecakapan manajerial dan teknologi yang ada untuk memproduksi barang dan jasa, dan menjualnya kepada masyarakat untuk mencapai keuntungn yang sebesar-besarnya.
Seperti diketahui, untuk menghasilkan barang dan jasa akan dipengaruhi berbagai variabel seperti tenaga kerja, jumlah modal, teknologi dan sumber daya alam ( tanah, bahan-bahan baku). Di sini berlaku hukum tambahan hasil yang makin berkurang ( the law of deminishing return ) yaitu bila satu faktor produksi ditambah sedangkan faktor produksi lainnya tetap maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input ( marginal product ) mula-mula naik, tetapi setelah mencapai titik tertentu ( optimum ) akan turun.




TEORI PENDAPATAN NASIONAL

Pendapatn nasional yaitu nilai uang seluruh barang jadi dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu ( biasanya satu tahun ). Tujuan mempelajari Pendapatan Nasional :
1. Mengetahui nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara sehingga dapat untuk perbandingan dari waktu ke waktu atau diperbandingkan dengan negara lain.
2. Menganalisis perkembangan perekonomian suatu negara, bagaiman cara memperoleh pendapatan, produksi dan pengeluargannya.
3. Mengetahui seberapa besar sumbangan masing-masing sektor ekonomi dan bagaimana kecenderungannya.
4. Landasan untuk membuat kebijakan pembangunan nasional

Ada tiga pendekatan perhitungan Pendapatan Nasional
1. Pendekatan Pengeluaran ( expenditure )
Dalam pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dari nilai mata uang dari seluruh nilai tambah ( value added ) dari barang dan jasa jadi, bukan barang dan jasa antara ( intermediate goods )atau barang setengah jadi. Pendekatan pengeluaran ini, biasa dikenal dengan istilah Produk Nasional Bruto ( PNB ) atau Gross National Product ( GNP ) yang dihitung dengan rumus :
Y = C + I + G + ( X – M )
Y = pendapatan nasional
C = Pengeluaran nasional untuk konsumsi masyarakat
I = Pengeluargan nasional untuk investasi swasta
G = Pengeluaran nasional untuk konsumsi pemerintah
X = Export nasional
M = Import nasional

2. Pendekatan Produksi ( Production )
Dalam pendekatan ini, untuk menghitung pendapatan nasional berdasarkan nila mata uang dari seluruh nilai tambah setiap sektor produksi yang ada dalam perekonomian. Istilah yang sering digunakan untuk pendekatan ini adalah Produk Domestik Bruto ( PDB ) atau Gross Domestic Brutto ( GDB ).. Sektor-sektor produksi yang dihitung dalam pendekatan ini adalah pertanian, pertambangan dan galian, industri engolahan, listrik, gars dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan dan jasa atau pelayanan.

3. Pendekatan Pendapatan ( Income )
Dalam pendekatan ini yang dihitung adalah nilai mata uang seluruh balas jasa atau endapatan yang diterima oleh semua faktor produksi yang turut serta dalam perekonomian dalam suatu negara selama satu tahun. Pendapatan dari masing-masing faktor produksi itu, seperti SDM berupa upah dan gaji, SDA dari pendapatan sewa, modal berupa bunga dan kemampuan manajerial dari keuntungan usaha. Untuk pendekatan ini, Indonesia belum dapat melakukan karena pencatatan dan pelaporan ( RR ) yang diterima oleh setiap faktor produksi belum dapat berjalan.




















INDUSTRI PELAYANAN KESEHATAN

Industri pelayanan kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dengan sektor lain. Oleh karena itu, penerapan ilmu ekonomi harus dilakukan secara lentur dan harus di pilih-pilih yang sesuai. Di bawah ini akan diuraikan delapan karakteristik secara garis besar.
1. Ketidaktahuan Konsumen ( Consumer’s ignorance )
Pasien dan masyarakat umum sangat tergantung pada produser/provider, mereka ( konsumen ) tidak tahu apa yang harus dikunsumsi, jenis, berapa banyak barang/jasa yang harus dikonsumsi untuk mengatasi masalah kesehatannya. Ciri ini sangat jelas dalam pelayanan kuratif dimana pasien datang ke provider dalam kondisi tidak tahu apa penyakitnya dan bagaimana mengatasinya.
2. Supplier induced demand
Selain ketidaktahuan pasien di pihak lain provider yankes sangat dominan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan konsumen. Provider akan merekomendasikan jenis dan volume pelayanan apa yang harus dikonsumsi dan ketentuan lainnya. Sayangnya, tidak jarang keputusan provider tidak memperhatikan aspek biaya dan kemampuan konsumen
3. Kejadian penyakit seringkali tidak terduga
Berbeda dengan engetahuan orang tentang kebutuhannya akan komoditi ekonomi seperti makanan, pakaian, rumah dan seterusnya. Umumnya orang sakit tidak menduga penyakit apa yang akan dialaminya dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, orang juga tidak tahu komoditi pelayanan kesehatan apa yang sebetulnya ia butuhkan. Ketidakpastian ini ( uncertainty) mendorong untuk mengembangkan sistim asuransi.
4.Kesehatan adalah konsumsi sekaligus investasi
Mengkonsumsi pelayanan kesehatan adalah kegiatan konsumsi karena mengeluarkan sumber daya ( uang, tenaga, waktu ) untuk mendapatkan kesehatan, tetapi mengkonsumsi yankes terutama preventif dan promotif pada hakekatnya adalah investasi SDM masa mendatang. Demikian halnya mengkonsumsi makanan bergizi, program-program kesehatan untuk bayi, kelompok sekolah dan pekerja akan meningkatkan kesehatan dan mutu SDM masa mendatang.

5.Eksternalitas
Yankes ditandai dengan eksteralitas. Artinya, dampak positif atau negatif yang diakibatkan oleh perbutan orang lain, misalnya imunisasi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencegah enyakit menular juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Tetapi, polusi industri menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar yang mungkin tidak ada kaitannya dengan aktivitas industri itu. Dalam ilmu ekonomi dikenal bahwa suatu kegiatan yang manfaat sosialnya lebih tinggi daripada manfaat individunya maka pemerintah perlu menjamin dan berperanserta dalam program-program yang mempunyai eksternalitas tinggi.

6.Non competitive
Dalam industri lain, walaupun konsumen tidak mempunyai informasi yang lengkap akan komoditi yang akan dibelinya, mereka masih terlindungi adanya kompetisi antar produksen. Kompetisi ini mendorong produksen menginformasikan kelebihan-kelebihan produknya lewat upara pemasaran. Dalam kesehatan, kompetisi dalam bentuk iklan secara etis dianggap tidak patut. Akibatnya konsumen yang ignorance tadi juga tidak memperoleh informasi tentang beda kualitas pelayanan dan beda tarif dari berbagai alternatif yankes.
7. Non Profit Motif ( motif nirlaba )
Walaupun ada yankes yang mendapatkan laba, misalkan rumah sakit swasta, idealnya mencari keuntungan bukan motif utama. Dalam praktek, upaya memaksimumkan laba yang biasanya bisa dilakukan dengn mengendalikan jumlah produksi dan tarif, sulit dilakukan pada yankes. Kunjungan pasien ( cerminan morbiditas ) sulit diprediksi dan dikendalikan sementara tarif tidk bisa leluasa dinaikan karena pasaing provider lain tidak banyak, juga pertimbangan lain misalkan sejak dahulu kesehatan diposisikan sebagai sektor yang penuh muatan sosial, bahkan tidak etis bila berbicara untung rugi.
Oleh karena itu sebagian besar rumah sakit pemerintah seringkali menunjukan defisit dan rumah sakit swasta juga tidak bisa leluasa membatasi jumlah pasien pada tingkat yang optimum dan dapat memberikan laba terbesar.

8. Padat Karya dan ada hambatan untuk memasukinya
Didalam yankes yang kompleks, seperti rumah sakit, seringkali teknologi medis harus dikerjakan oleh manusia. Sangat banyak jenis profesi kesehatan yang bersifat spesialis dan tidak tergantikan fungsinya, seperti dokter, perawat, bidan, ahli gizi, tenaga laboratorium dan sebagainya. Pola tenaga yang padat karya dan terspesialisasi ini membuat industri yankes menjadi kompleks dan rumit mengelolanya. Selain itu tidak mudah melakukan investasi pada industri yankes, karena masalah pengadaan tenaga kesehatan tersebut serta iptek yang sangat banyak jenisnya.

»»  READMORE...

Kreteria RT miskin

Sedangkan menurut BPS, kreteria RT miskin sebagai berikut :

NO. VARIABEL KRITERIA
1 Luas lantai bangunan tempat tinggal Kurang dari 8 M2 per orang
2 Jenis lantai bangunan tempat tinggal Tanah / Bambu / kayu murahan
3 Jenis dinding tenpat tinggal Bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
4 Fasilitas tempat buang air besar Tidak punya / bersama-sama dengan rumah tangga lain
5 Sumber air minum Sumur / mata air tak terlindung / sungai/ air hujan
6 Sumber penerangan rumah tangga Bukan listrik
7 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari Kayu bakar/arang/minyak tanah
8 Konsumsi daging/susu/ayam perminggu Tidak pernah mengkomsumsi / hanya satu kali dalam seminggu
9 Makan dalam sehari untuk setiap ART Hanya 1 kali makan / 2 kali makan dalam sehari
10 Pembelian pakaian baru untuk setiap ART dalam setahun Tidak pernah membeli/ hanya membeli 1 stel dalam setahun
11 Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/ Poloklinik Tidak mampu membayar untuk berobat
12 Lapangan pekerjaan utama Kepala Rumah Tangga Petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan.
13 Pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga Tidak sekolah / tidak tamat SD / hanya SD
14 Pemilikan Asset / tabungan Tidak punya tabungan / barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor (kredit / non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya





C. Data Indikator Kesehatan Sosial Ekonomi dan Demografi Tahun 1999


Nama Negara Pop ( jt) UHH Wan (th) % BH Wan IMR MMR LPP GNP/Kap/US$ % lahir nakes % Cak Air bersih
Indonesia 209,3 67 22 48 390 1,4 3390 36 65
Malaysia 21,8 74,3 21 11 43 2 7730 98 89
Filipina 74,5 70,2 6 36 208 2,1 3670 53 83
Etiopia 61,1 44,3 74 116 1400 2,5 500 8 26
Singapura 3,5 79,3 14 5 10 1,4 29230 100 100
Jepang 126,5 82,9 1 4 8 0,2 24400 100 96
Belanda 15,7 80,2 0 6 12 0,4 21300 100 99
Inggris 58,7 79,8 0 7 9 0,2 20170 100 100
Sumber : Annual Report of World Population, UNFPA,1999
N0. 029/BAN-PT/Ak-XI/S1/XI/208 Tentang Status, Peringkat, dan hasil akreditasi Program Sarjana di PT. Tgl 13 Nopember 2008
Ketua BAN
Kamanto Sunarto

»»  READMORE...

KARTU KELUARGA SEJAHTERA ( KKS) )

KARTU KELUARGA SEJAHTERA ( KKS) )

Tujuan : bantuan bagi masyarakat kurang mampu
Sasaran : tahap pertama 1.289 juta masyarakat miskin
Katagori penerima : rumah tangga MISKIN dan PMKS, yaitu gelandangan, penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti-panti sosial lainnya
Sumber dana : Rp6,44 trilliun dari bantuan sosial kementerian sosial, setiap keluarga mendapat Rp 200 ribu/bulan
Penyaluran : lewat program simpanan keluarga sejahtera (PSKS ). Pertama, dalam bentuk giropos bagi 14,5 juta keluarga melalui pt pos indonesia ( persero), kedua lewat Mandiri e-cash sebanyak 1 juta keluarga. Penerima juga mendapat kartu HP
Masa pencairan dana program simpanan keluarga sejahtera (PSKS) november 2014
Pencairan giropos sesuaid jadwal sathgas PSKS pos Indonesia
Penguangan mandiri e-Cash, penerima menukar KPS dengan KKS, sim card ( kartu HP), KIP di tempat yang sudah ditentukan, yakni kantor pos bayar. Penerima harus membawa KKS, Kartu HP, dankartu identitasw diri asli ke petugas pencocokan
Penanggung jawab : Menteri sosial Khofifah indar parawansa

»»  READMORE...

SEKILAS KARTU SAKTI JOKOWI

REFERENSI KULIAH
KARTU SAKTI JOKOWI ?
1. KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS )
2. KARTU INDONESIA PINTAR ( KIP )
3. KARTU KELUARGA SEJAHTERA ( KKS )

KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS )
Tujuan : bantuan bidang kesehatan
Sasaran : 88, 1 juta jiwa warga miskin
Katagori penerima :miskin dan rentan miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial ( PMKS ), bayi baru lahir, serta anggota JKN
Pemegang mendapat edukasi pencegahan penyakit
KIS adalah program, BPJS kesehatan sebagai badan pelaksana program


KARTU INDONESIA SEHAT ( KIS )
Nilai bantuan : Premi BPJS Rp 19.225/orang
Sumber dana : Badan penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) kesehatan Rp 20 trilliun
Fungsi : sebagai kartu asuransi
Kartu askes, jamkesmas kartu JKN-BPJS Kesehatan, KJS, e-ID tetap berlaku
Penanggung jawab : menteri kesehatan Nila F Moeloek




KARTU INDONESIA PINTAR ( KIP )
TUJUAN : BANTUAN BIDANG PENDIDIKAN
Sasaran : 24 juta anak miskin penerima BSM dan putus sekolah
Fase pertama di 18 provinsi, dg sasaran 152.434 siswa
Mekanisme pencairan : setiap triwulan ke bank atau outlet yang ditunjuk bank mandiri
Nilai : SD rp 450.000/siswa/tahun, SMP Rp 750.000 dan SMA rp 1 juta
KARTU INDONESIA PINTAR ( KIP )
Penyaluran lewat keluarga bukan sekolah, sehingga bisa menjangkau anak putus sekolah
Penanggung jawab : Menteri Budaya dan pendidikan dasar menengah ( menbuddikdas)
Anies Baswedan

»»  READMORE...

Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas dan efisiensi

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar atau efektif.
Sedangkan efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan sebuah tugas, cara A membutuhkan waktu 1 jam sedang cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut dapat selesai menggunakan cara dengan benar atau efisiensi.
Efektifitas adalah melakukan tugas yang benar sedangkan efisiensi adalah melakukan tugas dengan benar. Penyelesaian yang efektif belum tentu efisien begitu juga sebaliknya. Yang efektif bisa saja membutuhkan sumber daya yang sangat besar sedangkan yang efisien barangkali memakan waktu yang lama. Sehingga sebisa mungkin efektivitas dan efisiensi bisa mencapai tingkat optimum untuk kedua-duanya.

»»  READMORE...

Hubungan Ekonomi dan Kesehatan

BAB II
HUBUNGAN ANTARA EKONOMI DAN KESEHATAN

A. Keterkaitan
Terdapat kaitan yang sangat siginifikan dan tidak dapat dipisahkan antara ekonomi dan kesehatan. Bidang ekonomi akan mendukung keberhasilan kesehatan, dalam hal ini menyediakan sarana dan prasarana yang mutlak dibutuhkan bagi kemajuan bidang kesehatan. Apabila pendapatan baik negara maupun keluarga meningkat karena keberhasilan pembangunan bidang ekonomi maka akan dapat menyediakan dana yang cukup untuk membangun fasilitas kesehatan serta meningkatkan kemampuan membeli pelayanan kesehatan.
Sebaliknya, keberhasilan pembangunan bidang kesehatan akan mendukung keberhasilan ekonomi karena adanya kenaikan produktivitas penduduk. Seperti diketahui, keberhasilan bidang kesehatan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas penduduk itu sendiri.

B. Masalah
Di bawah ini diketengahkan empat masalah pokok yang dihadapi dalam bidang pembangunan ekonomi dan kesehatan.
1. Kemiskinan

»»  READMORE...

Batasan Konsepsual Ekonomi Kesehatan

EKONOMI KESEHATAN
SUTARMO FKM UNIVET BANTARA SUKOHARJO


I. PENDAHULUAN
A.Batasan Konsepsual

Ilmu ekonomi atau ekonomika didefinisikan sebagai ilmu tentang usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang langka adanya. Samuelson ( 1976) mendifinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang bagaimana manusia dan masyarakat melakukan pilihan dengan atau tanpa menggunakan sarana uang untuk memanfaatkan sumberdaya yang langka dalam menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikan diantara mereka bagi keperluan konsumsi, pada saat ini atau di masa mendatang, diantara berbagai manusia dan keompok yang ada di masyarakat.
Timbulnya ilmu ekonomi disebabkan, kebutuhan manusia ( baik sebagai konsumen maupun produksen ) yang tidak terbatas sedangkan sarana untuk memenuhinya tidak cukup tersedia. Karena sarana yang sifatnya langka itulah maka manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus melakukan pilihan ( chois ). Inilah sebabnya, ada ahli ekonomi yang merumuskan secara sederhana bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna memperoleh benefit yang sebesar-besarnya.

B. Ruang Lingkup
Ruang lingkup ilmu ekonomi biasanya digolongkan menjadi dua golongan yaitu :
1. Ekonomi positif yaitu menguraikan teori dan kejadian ekonomi secara apa adanya
2. Ekonomi Normatif yaitu menguraikan teori dan kejadian ekonomi dalam kerangka normatif ( aspek nilai, etika ).
Sebagian besar ilmu-ilmu ekonomi yang bersifat terapan, bersifat normatif seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Pedesaan, Ekonomi Sumber Daya Alam, Ekonomi Sumber Daya Manusia, dan Ekonomi Kesehatan . Cara penggambaran ilmu-ilmu ekonomi ini biasanya dengan grafik, model matematis, dan statistik.
Ilmu ( studi ) merupakan suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang disusun dengan berbagai upaya secara sadar. Usaha yang secara sadar ini membentuk sikap mental atau metode analisis dalam menguji generalisasi atau pertanyaan-pertanyaan tertentu. Sehingga ilmu akhirnya akan menghasilkan teori, dalil, definisi, hipotesis dan ramalan.

C. Pilihan ( Chois )
Sudah diungkapkan di depan, bahwa ilmu ekonomi hakekatnya ilmu memilih. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan yang tidak terbatas sementara sumber daya terbatas. Kebutuhan ( needs ) yang dibahas dalam ilmu ekonomi hanyalah kebutuhan yang bersifat ekonomi dan bukan kebutuhan non ekonomi. Sifat-sifat kebutuhan ekonomi adalah :
1. Berbeda antara satu orang dengan yang lain
2. Tidak sama sepanjang waktu
3. Berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya
4. Dapat saling melengkapi atau saling bertentangan
Kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu, juga dapat dilihat dari jenis kebutuhannya seperti kebutuhan primer-sekender, kebutuhan jasmani-rokhani, kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Kebutuhan-kebutuhan ini harus dipenuhi dengan berbagai cara. Cara yang dipergunakan dengan menggunakan atau mengkonsumsi barang-barang privat-publik, barang produksi-konsumsi, barang substitusi atau saling mengganti dan barang komplementer ( saling melengkapi ), barang kongkrit dan barang abstrak ( jasa ).
Sumber Daya yang langka atau terbatas dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia di atas antara lain :
1. Sumber Daya Alam ( natural resources )
2. Sumber Daya Manusia (human resources )
3. Sumber Daya Modal ( capital resources )
4. Kewiraswastaan ( entrepreneurship )
5. Teknologi dan menejemen
Berbagai sumber daya ini dimanfaatkan/diproduksikan dengan berbagai alternatif dan untuk mendapatkannya diperlukan biaya ( pengorbanan ). Atas dasar kenyataan ini kemudian timbul konsep biaya kesempatan ( opportunity Cost ) yaitu biaya yang harus dibayar karena memanfaatkan sumber daya yang ada untuk suatu hal dan bukan untuk hal yang lain. Pengorbanan ini dalam ilmu ekonomi harus dicari pengorbanan yang terkecil. Hasil pemanfaatan Sumber Daya untuk memproduksi barang/jasa selanjutnya harus didistribusikan agar sampai ke konsumen sehingga melahirkan biaya distribusi.

D. Tujuan, Masalah dan Sistem Ekonomi
Hakekat tujuan ekonomi baik bagi individu maupun masyarakat ( negara ) yaitu agar individu ( masyarakat/negara ) dapat menjadi makmur terpenuhi kebutuhan ekonominya dan bukan kebutuhan yang non ekonomi. Tujuan itu, misalnya dirumuskan menjadi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi, harga-harga stabil, pengangguran dapat diatasi, adanya keadilan dalam distribusi dan sebagainya.
Sedangkan masalah-masalah pokok ekonomi meliputi :
1. Barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyaknya ?
2. Bagaimana cara memproduksinya ?
3. Untuk siapakah barang dan jasa dibuat ?
4. Bagaimana caranya agar sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan ?
5. Mengapa terjadi masalah kenaikan harga ? dan seterusnya
Upaya untuk mencapai tujuan dan menanggulangi masalah ekonomi tersebut, tergantung dari sistem ekonomi yang dianut. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah hubungan atau keterkaitan antara komponen ( unsur ) ekonomi dalam kerangka hukum, adat/budaya dan politik yang mengatur bagaimana komponen-komponen tersebut melakukan aktivitasnya menuju cita-cita atau tujuan yang ditetapkan.
Di dunia ini, banyak sekali sistem ekonomi yang dijalankan, namun dapat digolongkan menjadi tiga :
1. Sistem Ekonomi Kapitalis ciri-cirinya :
2. Mengandalkan Laissez faire ( kebebasan ) dan persaingan
3. Swasta bebas melakukan produksi, konsumsi dan distribusi
4. Pemilikan alat produksi dan sumber daya oleh swasta
5. Harga ditetapkan oleh mekanisme pasar
6. Peran negara sebagai penguasa sangat kecil
7. Tujuan mencari laba atau keuntungan setinggi-tingginya
8. Sering disebut sebagai sistem ekonomi ekstrim kanan




1. Sistem Ekonomi Terencana/Terpusat/Komunis
1) Pemilikan sumber daya/alat produksi oleh negara, swasta dan masyarakat tidak berhak memilikinya
2) Pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah ekonomi oleh negara
3) Mekanisme pasar diganti dengan perencanaan terpusat oleh negara
4) Sering kali disebut sistem ekonomi ekstrim kiri

2. Sistem Ekonomi Campuran/Sosialis Demokrasi
1) Perpaduan antara sistem ekonomi kapitalis dan komunis, yang membedakan adalah derajat dominasi antara dua sistem tersebut, dan hal tersebut dipengaruhi oleh sistem nilai dan falsafah bangsa
2) Pemilikan negara berdampingan dengan kepemilikan swasta, tetapi dalam hal tertentu negara bisa monopoli karena untuk kepentingan rakyat
3) Mekanisme pasar diimbangi dengan perencanaan dari negara lewat aturan-aturan untuk memperlancar produksi, distribusi dan konsumsi
4) Inisiatif dan kreativitas ekonomi dari swasta/masyarakat dikembangkan dan negara memberikan motivasi, bimbingan dan pengawasan

II. EKONOMI KESEHATAN

1. Batasan Konseptual
Ekonomi Kesehatan adalah disiplin ilmu ekonomi yang diterapkan kepada topik-topik kesehatan ( Prijono Tjiptoherijanto dan Budhi Soesetyo, 1994)). Klarman mendefinisikan Ekonmi Kesehatan merupakan aplikasi ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan. Secara rinci WHO mendefinisikan bahwa ekonomi kesehatan adalah penggunaan ilmu ekonomi untuk kuantifikasi sumberdaya yang digunakan untuk penggunaan sumberdaya tersebut untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan, serta kuantifikasi dampak upaya-upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap produktifitas individu maupun produktifitas nasional.
Berdasarkan definisi- definisi di atas, maka sebenarnya ekonomi kesehatan merupakan penggabungan dua ilmu yang sudah “ mapan “ yaitu ilmu ekonomi dan ilmu kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Secara garis besar, ilmu ekonomi telah dibahas di awal tulisan ini. Selanjutnya di bawah ini, akan dikemukakan ilmu kesehatan masyarakat.
Dalam leteratur-literatur ilmu kesehatan, disebutkan secara klasik batasan ilmu kesehatan masyarakat yang dikemukakan oleh Winslow ( Indan Entjang,1997 ) yaitu merupakan ilmu dan seni yang bertujuan untuk :
1. Pencegahan penyakit,
2. Memerpanjang hidup,
3. Meningkatkan derajat kesehatan dan efisiensi
Dengan jalan menimbulkan, menyatukan, menyalurkan, mengkoordinir usaha-usaha di dalam masyarakat ke arah terlaksananya usaha-usaha :
1. Memperbaiki kesehatan lingkungan
2. Pencegahan dan pemberantasan penyakit
3. Pendidikan kesehatan bagi masyarakat
4. Pengorganisasian elayanan kesehatan
5. Pengembangan organisasi sosial untuk menjamin standar hidup yang sehat
Sehingga setia warga negara memperoleh haknya menikmati hidup sehat dan umur panjang.

B. Tujuan dan Bidang Garapan
Tujuan akhir dari ilmu ekonomi kesehatan adalah tercapainya keadaan sehat yang optimal. WHO merumuskan keadaan sehat sebagai keadaan yang bukan hanya bebas dari penyakit, akan tetapi juga sehat secara mental dan sosial yang menjamin agar setiap individu dapat menikmati hidup secara produktif.
Sedangkan garapan ilmu kesehatan masyarakat, tentu saja adalah tentang keadaan kesehatan masyarakat itu sendiri serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan mengetahui keadaan kesehatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka ilmu kesehatan masyarakat akan dapat menentukan, merencanakan dan melaksanakan intervensi strategis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut Blum ( 1974 ), terdapat empat faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan yaitu faktor lingkungan, perilaku kesehatan, pelayanan kesehatan dan keturunan. Dalam skema di bawah, keadaan kesehatan yang merupkan fokus ilmu kesehatan digambarkan dengan ukuran morbiditas, mortalitas dan status gizi masyarakat.


Skema Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Keadaan Kesehatan :



Penduduk



Genetik


Ling Kes
-Fisik Morbiditas Upaya Kesehatan
-Biologik Mortalitas - Input
-Ekonomi Gizi - Proses
-Sosbud - Out put





Perilaku
Kesehatan











Berdasarkan skema di atas, faktor lingkungan mempunyai pengaruh terbesar terhadap status kesehatan, dalam hal ini termasuk tanah, bahan kimia, lingkungan biologis seperti faktor penyakit dan sosial. Ke dua faktor perilaku meliputi perilaku masyarakat memelihara kesehatannya, mulai dari perilaku promotif, preventif dan perilaku mencari pengobatan apabila jatuh sakit.
Sedangkan faktor ke tiga adalah pelayanan kesehatan. Termasuk dalam faktor pelayanan kesehatan yaitu pelayanan promotif, preventif, pelayanan kuratif dan pelayanan rehabilitatif. Di sini perlu dibedakan antara pelayanan kesehatan ( health services ) dengan upaya kesehatan ( health care ). Upaya kesehatan mengandung pengertian yang lebih luas, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Sedangkan pelayanan kesehatan mengandung pengertian yang lebih sempit, yang biasanya lebih bersifat pelayanan pengobatan dan pelayanan pencegahan terbatas, misalnya immunisasi, antenatal care dll. Ke empat adalah faktor keturunan atau genetik, yang peranannya paling kecil dalam penentuan keadaan kesehatan, seperti diabetes dan seterusnya.
Mencermati faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan kesehatan di atas, maka dapat disimpulkan rincian bidang garapan ( ontologi ) ilmu kesehatan masyarakat sebagai berikut :
1. Epidemology yaitu cabang imu kesehatan masyarakat yang melakukan pengukuran derajat kesehatan masyarakat/penduduk menurut tempat dan waktu.
2. Kesehatan Lingkungan yaitu cabang ilmu kesehatan masyarakat yang bidang garapannya meliputi masalah-masalah lingkungan
3. Perilaku dan Pendidikan kesehatan adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang menggarap faktor-faktor perilaku
4. Administrasi Kesehatan Masyarakat adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang menggarap masalah perencanaan, mengelola dan mengevaluasi berbagai pelayanan dan program kesehatan
5. Demografi adalah cabang ilmu kesehatan masyarakat yang menggarap dinamika kependudukan






1. Isu-Isu Pokok Dalam Ekonomi Kesehatan
Setidaknya terdapat empat isu pokok yang ada dalam ekonomi kesehatan yaitu :
1) Mobilisasi sumber daya
Upaya memobilisasi sumber daya yang terbatas dalam bidang kesehatan yang kita hadapi dewasa ini menjadi tantangan Ekonomi kesehatan, misalnya bagaimana meningkatkan anggaran pemerintah untuk kesehatan, bagaimana memobilisasi sumber dana di masyarakat lewat upaya pengembangan Askes dan penyesuaian tarif yankes dan sebagainya.
2) Alokasi sumber daya
Seperti telah disebutkan di depan, bahwa ilmu ekonomi sebenarnya merupakan ilmu untuk pilih memilih ( choices ) diantara sumber daya agar diperoleh hasil yang optimal. Dewasa ini, alokasi anggaran kesehatan lebih banyak tercurah pada program kuratif. Ke depan seiring proses pergeseran paradigma baru kesehatan, alokasi ini akan bergeser ke arah program yang mengutamakan upaya preventif dan promotif. Juga alokasi anggaran untuk biaya operasional, gaji, obat dan bahan dan seterusnya, merupakan tantangan dari ekonomi kesehatan.

3) Efesiensi dan efektifitas
Di tengah keterbatasan sumber daya di bidang kesehatan, maka sumbangan ekonomi kesehatan sangat diperlukan. Misalnya dalam aspek efisiensi ( daya guna ) dan efektivitas ( hasil guna ) dari program/proyek kesehatan melalui analisa Cost Benefit Analysis ( CBA ) dan Cost Effectiveness Analysis ( CEA). Dalam hal ini, ekonomi kesehatan membantu dan mengkaji perbandingan biaya dengan manfaat atau biaya dengan hasil dari alternatif yang kita pilih.




4) Mekanisme pasar dan meningkatnya peran swasta di kesehatan
Ekonomi kesehatan harus dapat membantu memberikan solusi terbaik dan menguntungkan semua pihak adanya peningkatan peran swasta dalam dunia kesehatan. Apakah mekanisme pasar harus diterapkan dalam dunia Yankes ?

»»  READMORE...